Jusuf Kalla Tak Datang ke KPU di Hari Pengumuman Pemenang Pilpres

Kompas.com - 21/07/2014, 17:41 WIB
Jusuf Kalla KOMPAS.com/Indra AkuntonoJusuf Kalla
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden Jusuf Kalla tidak akan hadir langsung di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari pengumuman pemenang Pemilu Presiden 2014, Selasa (21/7/2014). Kalla akan menyaksikan pengumuman itu di kediaman pribadinya atau di posko pemenangannya.

Cawapres yang berpasangan dengan Joko Widodo itu mengatakan, ia memilih tak datang ke Gedung KPU karena tidak ada undangan kepada calon presiden dan calon wakil presiden untuk hadir di acara tersebut. Ia juga menyatakan, kemungkinan besar Jokowi tidak datang ke KPU dan akan menyaksikan pengumuman itu dari lokasi terpisah.

"Saya di rumah saja atau di posko pemenangan karena memang KPU tidak mengundang," kata Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (21/7/2014).

Pria yang kerap disapa JK itu mengatakan, sebenarnya ia berhak datang dan menyaksikan pengumuman pemenangan tersebut langsung di Gedung KPU. Akan tetapi, ada sejumlah pertimbangan sehingga ia tidak perlu hadir di acara tersebut. "Memang boleh, tapi tidak enak kalau kita sendiri," ujarnya.

Sesuai jadwal, KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional akan Minggu (20/7/2014) hingga Selasa (22/7/2014). KPU berencana mengumumkan pemenang pilpres pada Rabu besok. Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden menyebutkan bahwa KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pilpres dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh pasangan calon dan Badan Pengawas Pemilu.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X