Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Tak Datang ke KPU di Hari Pengumuman Pemenang Pilpres

Kompas.com - 21/07/2014, 17:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden Jusuf Kalla tidak akan hadir langsung di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari pengumuman pemenang Pemilu Presiden 2014, Selasa (21/7/2014). Kalla akan menyaksikan pengumuman itu di kediaman pribadinya atau di posko pemenangannya.

Cawapres yang berpasangan dengan Joko Widodo itu mengatakan, ia memilih tak datang ke Gedung KPU karena tidak ada undangan kepada calon presiden dan calon wakil presiden untuk hadir di acara tersebut. Ia juga menyatakan, kemungkinan besar Jokowi tidak datang ke KPU dan akan menyaksikan pengumuman itu dari lokasi terpisah.

"Saya di rumah saja atau di posko pemenangan karena memang KPU tidak mengundang," kata Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (21/7/2014).

Pria yang kerap disapa JK itu mengatakan, sebenarnya ia berhak datang dan menyaksikan pengumuman pemenangan tersebut langsung di Gedung KPU. Akan tetapi, ada sejumlah pertimbangan sehingga ia tidak perlu hadir di acara tersebut. "Memang boleh, tapi tidak enak kalau kita sendiri," ujarnya.

Sesuai jadwal, KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional akan Minggu (20/7/2014) hingga Selasa (22/7/2014). KPU berencana mengumumkan pemenang pilpres pada Rabu besok. Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden menyebutkan bahwa KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pilpres dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh pasangan calon dan Badan Pengawas Pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com