Kompas.com - 21/07/2014, 16:02 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Serikat Petani Karawang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut sengketa lahan di wilayah Telukjambe, Kabupaten Karawang, yang melibatkan PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP). Serikat itu menduga ada indikasi suap-menyuap di balik putusan pengadilan yang memenangkan PT SAMP dalam sengketa tersebut.

"Kami mendesak KPK untuk mengusut PT SAMP yang diakuisisi PT Agung Podomoro Land dalam proses eksekusi dan memeriksa para penyelengara negara, seperti Kapolda Jabar, Kapolres Karawang, dan Kepala Pengadilan Negeri Karawang, yang telah mengakibatkan tergusurnya warga tiga desa dari tanah miliknya sendiri," kata Ketua Serikat Petani Karawang Hilal Tamami di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (21/7/2014).

Mereka mendatangi Gedung KPK untuk menggelar aksi unjuk rasa. Dalam aksinya, para petani membawa hasil pertanian mereka, seperti singkong, pisang, dan kacang panjang. Hasil-hasil pertanian tersebut diserahkan Serikat Petani kepada KPK.

Para petani ini mengaku sebagai korban eksekusi lahan di kawasan Telukjambe. Eksekusi dilakukan atas dasar putusan pengadilan yang memenangkan PT SAMP tersebut. Lahan seluas 350 hektar yang sebelumnya milik petani Karawang dinyatakan oleh PN Karawang statusnya menjadi milik PT SAMP yang telah diakuisisi oleh PT Agung Podomoro Land.

Ketua Pengadilan Negeri Karawang Marsudin Nainggolan sebelumnya mengatakan, kasus sengketa lahan di wilayah Telukjambe itu telah dimenangkan PT SAMP sejak 2007. Menurut dia, permohonan eksekusi dari PT SAMP telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pengadilan lalu mengabulkan eksekusi tersebut dengan terlebih dahulu melakukan teguran kepada warga, delapan hari sebelum eksekusi. Sementara itu, menurut Hilal, proses eksekusi lahan tersebut cacat hukum.

"Tidak ada berita acara eksekusi, tidak ada batas-batas area yang akan dieksekusi. Eksekusi dilakukan di lahan seluas 350 hektar, padahal dalam putusan hanya 67 hektar," ujarnya.

Hilal meminta KPK menjadikan kasus yang menjerat Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya Nurlatifah sebagai pintu masuk untuk mengusut sengketa lahan di Telukjambe tersebut. Bupati Karawang dan istrinya ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan memeras PT Tatar Kertabumi terkait dengan penerbitan surat persetujuan pemanfaatan ruang (SPPPR) untuk pendirian sebuah mal di Karawang.

"Diduga ada kaitan kasus ini dengan kasus Telukjambe. Perusahaannya, PT Tatar dan PT SAMP, sama-sama anak perusahaan Agung Podomoro," ujar Hilal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Sebut Kasus 40 Petani Sulit Tuntas jika Gunakan Pendekatan Kekerasan

Komnas HAM Sebut Kasus 40 Petani Sulit Tuntas jika Gunakan Pendekatan Kekerasan

Nasional
PDI-P Bakal Gelar Rakernas Kedua, Bahas Strategi Pemenangan Pemilu 2024

PDI-P Bakal Gelar Rakernas Kedua, Bahas Strategi Pemenangan Pemilu 2024

Nasional
105 CPNS Mengundurkan Diri, Apa Saja Tahapan untuk Menjadi ASN?

105 CPNS Mengundurkan Diri, Apa Saja Tahapan untuk Menjadi ASN?

Nasional
Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara 4 Tersangka DNA Pro ke Kejagung

Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara 4 Tersangka DNA Pro ke Kejagung

Nasional
Polri Temukan Aliran Dana Tersangka Kasus Penipuan DNA Pro ke Virgin Island

Polri Temukan Aliran Dana Tersangka Kasus Penipuan DNA Pro ke Virgin Island

Nasional
Total Rp 307 Miliar Aset Kasus DNA Pro Disita, Ada Emas 20 Kg hingga Hotel

Total Rp 307 Miliar Aset Kasus DNA Pro Disita, Ada Emas 20 Kg hingga Hotel

Nasional
Mengenal Yellow Notice Terkait Pencarian Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Swiss

Mengenal Yellow Notice Terkait Pencarian Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Swiss

Nasional
PKB Dinilai Sulit Bentuk Koalisi 2024 Setelah KIB Terbentuk

PKB Dinilai Sulit Bentuk Koalisi 2024 Setelah KIB Terbentuk

Nasional
Kisah Buya Syafii Tolak Tawaran Jokowi Jadi Wantimpres karena Tak Lagi Muda...

Kisah Buya Syafii Tolak Tawaran Jokowi Jadi Wantimpres karena Tak Lagi Muda...

Nasional
PGI Usulkan Buya Syafi'i Maarif Jadi Pahlawan Nasional

PGI Usulkan Buya Syafi'i Maarif Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, BKN: Jabatan yang Ditinggalkan Kosong hingga Penerimaan Berikutnya

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, BKN: Jabatan yang Ditinggalkan Kosong hingga Penerimaan Berikutnya

Nasional
Jokowi: Buya Syafi'i Selalu Suarakan Keberagaman, Toleransi, dan Pentingnya Pancasila

Jokowi: Buya Syafi'i Selalu Suarakan Keberagaman, Toleransi, dan Pentingnya Pancasila

Nasional
Jubir Tegaskan KPK Tak Terkait Spanduk Dukung Firli Bahuri Maju Pilpres 2024

Jubir Tegaskan KPK Tak Terkait Spanduk Dukung Firli Bahuri Maju Pilpres 2024

Nasional
Bareskrim: Kerugian Kasus DNA Pro Akademi Ditaksir Rp 551 Miliar dari 3.621 Korban

Bareskrim: Kerugian Kasus DNA Pro Akademi Ditaksir Rp 551 Miliar dari 3.621 Korban

Nasional
Jokowi Antarkan Jenazah Buya Syafi'i Maarif ke Mobil untuk Dimakamkan

Jokowi Antarkan Jenazah Buya Syafi'i Maarif ke Mobil untuk Dimakamkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.