Kalah Tipis di Jambi, Saksi Capres Prabowo-Hatta Tolak Hasil PSU

Kompas.com - 20/07/2014, 22:47 WIB
Calon Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto memberikan visi misi dalam debat capres 2014 putaran kedua, di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Minggu (15/6/2014). KOMPAS.COM/RODERICK ADRIAN MOZESCalon Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto memberikan visi misi dalam debat capres 2014 putaran kedua, di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Minggu (15/6/2014).
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden Prabowo-Hatta kalah tipis dibanding pasangan capres Jokowi-JK di Provinsi Jambi. Dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di Provinsi, saksi pasangan Prabowo-Hatta menyatakan keberatan dan menolak pemilihan suara ulang yang dilakukan di TPS 11 Bangko.

Pernyataan keberatan dinyatakan saksi nomor urut satu atas nama Amir Hamzah. Dalam keberatannya yang dibacakan di sidang pleno nasional hasil reakiputlasi penghitungan suara di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, Jakarta, Minggu (20/7/2014), saksi menolak pemilihan ulang karena menurut dia, PSU tidak direkomendasikan oleh panwaslu setempat.

Di provinsi ini pasangan Prabowo-Hatta meraih 871.316 suara. Sementara pasangan Jokowi-JK unggul tipis dengan 897.787 suara. Menanggapi hal ini, Ketua KPU Jambi menjelaskan PSU dilakukan karena laporan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

Saat dilakukan PSU, panwaslu setempat telah melakukan investigasi terhadap laporan pelanggaran di TPS tersebut. Namun KPU mengakui PSU dilakukan sebelum ada rekomendasi Panwaslu karena jadwal rekapitulasi daerah yang sudah dekat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X