Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Kalah di NTB, Saksi dan Bawaslu Pertanyakan Tingginya Suara Tidak Sah

Kompas.com - 20/07/2014, 22:26 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Pasangan Prabowo-Hatta unggul dengan perolehan 1.844.178 suara di Nusa Tenggara Barat. Rivalnya, Jokowi-JK, hanya meraih 701.238 suara. Dalam sidang pleno rekapitulasi nasional, Minggu (20/7/2014) di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, saksi Jokowi-JK mempertanyakan tingginya jumlah surat suara yang tidak sah.

Tak hanya saksi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memiliki catatan suara tidak sah dengan jumlah yang tinggi di beberapa kabupaten. Saksi dari tim Jokowi-JK, Ferry Mursyidan, mengatakan, selain jumlah surat suara tidak sah yang tinggi, jumlah pemilih tambahan di beberapa TPS juga jauh berbeda dari TPS lainnya.

"Salah satunya di Kabupaten Lombok Timur. Jumlah (pemilih dalam) daftar pemilih khusus tambahan (DPKtb) atau pemilih yang datang satu jam terakhir bisa mencapai 12.000-an. Ada apa di Lombok Timur?" katanya.

Hal yang sama juga dipertanyakan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah. Menanggapi hal ini, Ketua KPU NTB Lalu Ansar Anshori mengatakan, tingginya jumlah pemilih dalam DPKtb di NTB salah satunya dipengaruhi jumlah tenaga kerja yang pulang ke kampung halamannya pada saat pemilu.

"Kita memang tidak bisa mengidentifikasi TKI dan TKW yang pulang," katanya.

Selain itu, Fauzan menjelaskan, pada saat pendataan pemilih, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwaslu setempat membuat kesepakatan untuk mencoret data pemilih yang tidak berada di tempat saat pendataan.

"Ini yang menyebabkan jumlah DPT jauh lebih rendah daripada DPKtb," lanjutnya.

Terkait surat suara tidak sah, ia mengatakan tidak mengetahui pasti penyebab tingginya hal itu di banyak kabupaten, termasuk Lombok Timur.

"Saya tidak tahu pasti juga penyebabnya. Apakah karena NTB termasuk provinsi nomor dua paling tinggi tingkat buta hurufnya atau karena kurang sosialisasi. Semua mungkin saja," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com