Jokowi-JK Kalah di NTB, Saksi dan Bawaslu Pertanyakan Tingginya Suara Tidak Sah

Kompas.com - 20/07/2014, 22:26 WIB
Warga menggunakan hak pilih dalam Pemilu Presiden dengan memasukkan surat suara di dropbox yang disediakan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Wellington di depan Waroeng Legianz - restoran indonesia di Victoria Park Market, Auckland, Selandia Baru, Minggu (6/7). Nina Susilo/KompasWarga menggunakan hak pilih dalam Pemilu Presiden dengan memasukkan surat suara di dropbox yang disediakan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Wellington di depan Waroeng Legianz - restoran indonesia di Victoria Park Market, Auckland, Selandia Baru, Minggu (6/7).
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com 
— Pasangan Prabowo-Hatta unggul dengan perolehan 1.844.178 suara di Nusa Tenggara Barat. Rivalnya, Jokowi-JK, hanya meraih 701.238 suara. Dalam sidang pleno rekapitulasi nasional, Minggu (20/7/2014) di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, saksi Jokowi-JK mempertanyakan tingginya jumlah surat suara yang tidak sah.

Tak hanya saksi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memiliki catatan suara tidak sah dengan jumlah yang tinggi di beberapa kabupaten. Saksi dari tim Jokowi-JK, Ferry Mursyidan, mengatakan, selain jumlah surat suara tidak sah yang tinggi, jumlah pemilih tambahan di beberapa TPS juga jauh berbeda dari TPS lainnya.

"Salah satunya di Kabupaten Lombok Timur. Jumlah (pemilih dalam) daftar pemilih khusus tambahan (DPKtb) atau pemilih yang datang satu jam terakhir bisa mencapai 12.000-an. Ada apa di Lombok Timur?" katanya.

Hal yang sama juga dipertanyakan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah. Menanggapi hal ini, Ketua KPU NTB Lalu Ansar Anshori mengatakan, tingginya jumlah pemilih dalam DPKtb di NTB salah satunya dipengaruhi jumlah tenaga kerja yang pulang ke kampung halamannya pada saat pemilu.

"Kita memang tidak bisa mengidentifikasi TKI dan TKW yang pulang," katanya.

Selain itu, Fauzan menjelaskan, pada saat pendataan pemilih, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwaslu setempat membuat kesepakatan untuk mencoret data pemilih yang tidak berada di tempat saat pendataan.

"Ini yang menyebabkan jumlah DPT jauh lebih rendah daripada DPKtb," lanjutnya.

Terkait surat suara tidak sah, ia mengatakan tidak mengetahui pasti penyebab tingginya hal itu di banyak kabupaten, termasuk Lombok Timur.

"Saya tidak tahu pasti juga penyebabnya. Apakah karena NTB termasuk provinsi nomor dua paling tinggi tingkat buta hurufnya atau karena kurang sosialisasi. Semua mungkin saja," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Diganti, TB Hasanuddin: Berlebihan, Anggota DPR Jangan Arogan

Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Diganti, TB Hasanuddin: Berlebihan, Anggota DPR Jangan Arogan

Nasional
Temui Wapres, Wiranto Sebut Wantimpres Akan Beri Nasihat soal Pemindahan Ibu Kota

Temui Wapres, Wiranto Sebut Wantimpres Akan Beri Nasihat soal Pemindahan Ibu Kota

Nasional
Kejagung Geledah 2 Kantor PT DNK, Sita Sejumlah Barang Bukti Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Geledah 2 Kantor PT DNK, Sita Sejumlah Barang Bukti Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Deretan Kebijakan Kontradiktif Pemerintah, Imbau Waspada Omicron tapi Tak Ada Pengetatan

Deretan Kebijakan Kontradiktif Pemerintah, Imbau Waspada Omicron tapi Tak Ada Pengetatan

Nasional
'Nusantara' untuk Siapa?

"Nusantara" untuk Siapa?

Nasional
RUU TPKS Disetujui Jadi Inisiatif DPR, Anggota Baleg: Perjuangan Belum Berakhir

RUU TPKS Disetujui Jadi Inisiatif DPR, Anggota Baleg: Perjuangan Belum Berakhir

Nasional
Moeldoko: Ada yang Mengaku ke Luar Negeri untuk Kerja, tapi Sebenarnya Wisata

Moeldoko: Ada yang Mengaku ke Luar Negeri untuk Kerja, tapi Sebenarnya Wisata

Nasional
Dugaan Korupsi Satelit, Kejagung Periksa 2 Saksi dari Pemegang Hak Pengelolaan Satelit

Dugaan Korupsi Satelit, Kejagung Periksa 2 Saksi dari Pemegang Hak Pengelolaan Satelit

Nasional
Delegasi Indonesia Dilaporkan Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19, Kemenkes: Dari Kami Tidak Ada

Delegasi Indonesia Dilaporkan Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19, Kemenkes: Dari Kami Tidak Ada

Nasional
Berkas Korporasi Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Berkas Korporasi Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

Nasional
Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

Nasional
Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Nasional
Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Nasional
Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.