Kompas.com - 20/07/2014, 17:21 WIB
Hanafi Rais saat berada di kantor Bawaslu DIY KOMPAS.com/wijaya kusumaHanafi Rais saat berada di kantor Bawaslu DIY
|
EditorWisnubrata


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi muda dari Partai Amanat Nasional, Hanafi Rais, mengucapkan selamat kepada calon presiden Joko Widodo sebagai pemenang Pemilu Presiden 2014. Apa alasan Hanafi mengucapkan selamat sebelum ada pengumuman resmi KPU dan berbeda sikap dengan sikap koalisi yang didukungnya?

"Saya selama ini amati apa yang terjadi di KPU, perhitungan suara yang semakin terakumulasi suara total. Saya simpulkan, rekap itu sudah menunjukkan hasil yang bisa kita lihat sekarang," kata Hanafi ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (20/7/2014).

Hanafi, yang juga putra dari tokoh reformasi 1998, Amien Rais, menceritakan, ucapan selamat itu merupakan sikap pribadi dirinya. Ia pun menilai banyak pendukung capres Prabowo Subianto merasakan hal yang serupa.

"Ini inisiatif pribadi, atas nama sendiri, meski saya kader PAN yang masuk dalam koalisi. Kalau hasilnya demikian (memenangkan Jokowi), ya kita, saya, yang selama ini dukung Pak Prabowo, sikap saya menerima hasil itu dengan legowo dan seikhlas mungkin, itu lebih menyejukkan," papar Hanafi.

Meski mengucapkan selamat kepada Jokowi, Hanafi memberi catatan juga dalam pernyataannya. Ia menilai masih ada kecurangan yang terjadi di daerah-daerah. Ia meminta KPU menindaklanjutinya sebagai bukti KPU profesional.

"Kecurangan-kecurangan itu harus dibereskan, KPU harus profesional," ujar Hanafi.

Ketika ditanyakan apakah Hanafi sudah membicarakan hal itu kepada partainya atau mitra koalisi, ia mengingatkan hal itu merupakan inisiatif pribadinya semata. Hanafi pun belum memberitahukan hal itu kepada Tim Pemenangan Prabowo-Hatta. ia juga mengaku belum mendapat teguran atas sikapnya itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sejauh itu belum ada (teguran). Saya lebih berpikiran bahwa menjaga situasi yang sejuk itu lebih bagus," tutup Hanafi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

12 Temuan Ombudsman Ihwal Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

12 Temuan Ombudsman Ihwal Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

Nasional
Tanah Milik Eks Jaksa Agung Baharuddin Lopa Diduga Diserobot Mafia Tanah, Menteri ATR: Kita Sedang Teliti

Tanah Milik Eks Jaksa Agung Baharuddin Lopa Diduga Diserobot Mafia Tanah, Menteri ATR: Kita Sedang Teliti

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Nasional
Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Nasional
Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Nasional
Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Nasional
Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Nasional
2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

Nasional
Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

Nasional
Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Nasional
Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Nasional
Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.