Ucapkan Selamat kepada Jokowi, Apa Alasan Hanafi Rais?

Kompas.com - 20/07/2014, 17:21 WIB
Hanafi Rais saat berada di kantor Bawaslu DIY KOMPAS.com/wijaya kusumaHanafi Rais saat berada di kantor Bawaslu DIY
|
EditorWisnubrata


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi muda dari Partai Amanat Nasional, Hanafi Rais, mengucapkan selamat kepada calon presiden Joko Widodo sebagai pemenang Pemilu Presiden 2014. Apa alasan Hanafi mengucapkan selamat sebelum ada pengumuman resmi KPU dan berbeda sikap dengan sikap koalisi yang didukungnya?

"Saya selama ini amati apa yang terjadi di KPU, perhitungan suara yang semakin terakumulasi suara total. Saya simpulkan, rekap itu sudah menunjukkan hasil yang bisa kita lihat sekarang," kata Hanafi ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (20/7/2014).

Hanafi, yang juga putra dari tokoh reformasi 1998, Amien Rais, menceritakan, ucapan selamat itu merupakan sikap pribadi dirinya. Ia pun menilai banyak pendukung capres Prabowo Subianto merasakan hal yang serupa.

"Ini inisiatif pribadi, atas nama sendiri, meski saya kader PAN yang masuk dalam koalisi. Kalau hasilnya demikian (memenangkan Jokowi), ya kita, saya, yang selama ini dukung Pak Prabowo, sikap saya menerima hasil itu dengan legowo dan seikhlas mungkin, itu lebih menyejukkan," papar Hanafi.


Meski mengucapkan selamat kepada Jokowi, Hanafi memberi catatan juga dalam pernyataannya. Ia menilai masih ada kecurangan yang terjadi di daerah-daerah. Ia meminta KPU menindaklanjutinya sebagai bukti KPU profesional.

"Kecurangan-kecurangan itu harus dibereskan, KPU harus profesional," ujar Hanafi.

Ketika ditanyakan apakah Hanafi sudah membicarakan hal itu kepada partainya atau mitra koalisi, ia mengingatkan hal itu merupakan inisiatif pribadinya semata. Hanafi pun belum memberitahukan hal itu kepada Tim Pemenangan Prabowo-Hatta. ia juga mengaku belum mendapat teguran atas sikapnya itu.

"Sejauh itu belum ada (teguran). Saya lebih berpikiran bahwa menjaga situasi yang sejuk itu lebih bagus," tutup Hanafi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X