Kompas.com - 20/07/2014, 15:25 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
Penulis Febrian
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara tim pemenagan nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto mengharapkan Komisi Pemilihan Umum tetap melakukan rekapitulasi suara nasional sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Hal ini karena tahapan-tahapan rekapitulasi yang berjenjang dari bawah sudah disepakati bersama oleh KPU bersama dengan tim sukses kedua pasangan capres. Hal ini disebutkan Hasto menanggapi adanya permintaan penundaan rekapitulasi nasiona dari tim sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Jangan karena anggapan sepihak yang mengatakan ada kecurangan pantas rekapitulasi ditunda. Apalagi kecurangan tidak ditemukan olen Panwas di lapangan," kata Hasto saat dihubungi Kompas.com, Minggu (20/7/2014).

Menurut Hasto saat ini semua pihak harusnya mementingkan kepentingan nasional yang lebih besar. Menurut dia, rakyat sudah mendaulatkan suaranya di TPS pada 9 Juli lalu, dan hal itu tidak boleh disia-siakan dengan cara intervensi administratif. Hasto juga berharap semua pihak percaya dengan KPU sebagai institusi penyelenggara yang kita miliki.

"Kalau ada ketidaksempurnaan sama-sama kita miliki di rekapitulasi nasional. Pungutan suara ulang itu tak semudah yang dibayangkan," ucap Hasto yang juga Wakil Sekjend PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, kubu Prabowo-Hatta meminta kepada KPU menunda rekapitulasi suara pemilu presiden di tingkat nasional. Alasannya, proses rekapitulasi di daerah- daerah masih bermasalah.

Sesuai jadwal, rekapitulasi tingkat nasional yang sudah dimulai hari ini, hingga Selasa (22/7/2014). Rencananya, KPU akan mengumumkan pemenang Pilpres pada 22 Juli. Dalam UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres, Pasal 158 ayat (1) disebutkan KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pilpres dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh Pasangan Calon dan Bawaslu. Dalam ayat (2) disebutkan,J Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari pemungutan suara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Sebut Salah Satu Cara Tangani Pandemi adalah Terus Terapkan Protokol Kesehatan

Wapres Sebut Salah Satu Cara Tangani Pandemi adalah Terus Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Cegah Peningkatan Kasus Covid-19, Wapres: Indonesia Tidak Mau Kecolongan Lagi

Cegah Peningkatan Kasus Covid-19, Wapres: Indonesia Tidak Mau Kecolongan Lagi

Nasional
Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat Jadi PPPK, Mohon Tepuk Tangannya...

Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat Jadi PPPK, Mohon Tepuk Tangannya...

Nasional
Rapat dengan Nadiem, Ketua Komisi X Beberkan Beragam Masalah Seleksi Guru PPPK

Rapat dengan Nadiem, Ketua Komisi X Beberkan Beragam Masalah Seleksi Guru PPPK

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Kapolri Didesak Tak Tindaklanjuti Laporan Pidana Luhut dan Moeldoko ke Pembela HAM

Kapolri Didesak Tak Tindaklanjuti Laporan Pidana Luhut dan Moeldoko ke Pembela HAM

Nasional
Indonesia Terbaik di Dunia Tangani Covid-19, Wapres: Kita Sedang Persiapkan Hadapi Endemi

Indonesia Terbaik di Dunia Tangani Covid-19, Wapres: Kita Sedang Persiapkan Hadapi Endemi

Nasional
Target Lansia Divaksinasi 21 Juta, Menkes: Sampai Sekarang Baru 25 Persen

Target Lansia Divaksinasi 21 Juta, Menkes: Sampai Sekarang Baru 25 Persen

Nasional
Kunjungi Cilacap, Jokowi Akan Tanam Mangrove hingga Tinjau Vaksinasi

Kunjungi Cilacap, Jokowi Akan Tanam Mangrove hingga Tinjau Vaksinasi

Nasional
Laporan Luhut atas Fatia dan Haris Azhar Dinilai Ancaman Serius terhadap Demokrasi

Laporan Luhut atas Fatia dan Haris Azhar Dinilai Ancaman Serius terhadap Demokrasi

Nasional
Indonesia Minta Taliban Tepati Janjinya Setelah Kuasai Afghanistan

Indonesia Minta Taliban Tepati Janjinya Setelah Kuasai Afghanistan

Nasional
Yakinkan Vaksinasi Aman untuk Lansia, Menkes: Contoh Pak Wapres

Yakinkan Vaksinasi Aman untuk Lansia, Menkes: Contoh Pak Wapres

Nasional
Kunjungi Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia Group, Wapres Sebut Vaksinasi Kunci Penanganan Pandemi

Kunjungi Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia Group, Wapres Sebut Vaksinasi Kunci Penanganan Pandemi

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi dalam Sidang Umum ke-76 PBB

Pidato Lengkap Jokowi dalam Sidang Umum ke-76 PBB

Nasional
Soroti Kesehatan Global, Ini 3 Hal yang Disampaikan Jokowi di Global Covid-19 Summit

Soroti Kesehatan Global, Ini 3 Hal yang Disampaikan Jokowi di Global Covid-19 Summit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.