Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah DPD I Golkar Tolak Undangan JK

Kompas.com - 19/07/2014, 23:09 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I Partai Golkar akhirnya menentukan sikap bahwa musyawarah nasional (munas) untuk memilih ketua umum partai berlambang beringin itu akan digelar pada Oktober 2015.

Keputusan ini juga sudah disampaikan kepada Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie. Saat ditanya soal undangan mantan Ketua Umum DPP Golkar yang kini menjadi calon wakil presiden, Jusuf Kalla,  beberapa kalangan DPD I Golkar menyatakan tidak akan hadir.  Salah satunya adalah Ketua DPD I Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta, Gandung Pardiman.

"Tidak hadir," teriaknya kepada para awak media saat jumpa pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Sabtu (19/7/2014).

Suara teriakan penolakan ini kemudian dinetralisir Ketua DPD I Golkar Gorontalo, Rusli Habibie. Dia mengaku dirinya mendapat undangan dari JK untuk bersilaturahmi. '"Sebagai mantan ketua umum, kalau Pak JK mengundang sah-sah saja. Kami bersedia akan hadir tapi hanya membicarakan soal silaturahmi," kata Gubernur Gorontalo itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Akbar Tandjung juga ikut mempertanyakan maksud dan tujuan JK yang hendak mengumpulkan para pimpinan DPD I Golkar. Politisi senior Golkar ini mempertanyakan kapasitas JK.  "Dalam posisi apa beliau mengumpulkan? Coba tanya Pak Jusuf Kalla," kata Akbar.

Terkait dengan peluang JK menempati posisi wakil presiden sehingga mengundang para pimpinan DPD I Golkar, Akbar mengatakan sampai saat ini belum ada pemenang. Semua peserta, kata dia, masih menanti hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum 22 Juli 2014.

"Masih ada nanti tanggal 22 Juli, kalau semuanya lancar. Kalau memang ada masalah lagi kan harus kita tunggu Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com