Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poempida: Mayoritas Kader Golkar Daerah Desak Ical Mundur

Kompas.com - 19/07/2014, 08:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim pemenangan pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Poempida Hidayatullah menyatakan, lebih dari separuh kader Partai Golkar di daerah mendesak percepatan Musyawarah Nasional Partai Golkar.

Ia menuturkan, mayoritas dari mereka menuntut agar Ketua Umum Partai Aburizal Bakrie segera mundur dari jabatannya dan berganti kepemimpinan baru. "Lebih dari 50 persen di daerah mendukung Munas dipercepat walaupun baru verbal. Mau tidak mau Aburizal harus mundur di Munas," ujar Poempida di Jakarta, Jumat (18/7/2014) malam.

Poempida mengatakan, mayoritas dari mereka berasal dari kader DPD tingkat I, DPD tingkat II, sayap ormas Partai Golkar, serta ormas-ormas pendiri Golkar seperti Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Kosgoro. Namun, Poempida enggan menyebut lebih rinci daerah mana saja yang ia maksud.

"Ya, sudah banyaklah pengurus Golkar yang mendesak segera digelar Munas Golkar sebelum Oktober," tukasnya.

Menurut Poempida, dorongan Munas ini disebabkan kekecewaan kader terhadap Aburizal yang dianggap gagal mengemban amanat partai. Apalagi, imbuhnya, satu per satu kader Golkar, bahkan tokoh-tokoh 'sesepuh', rela dikeluarkan dari partai karena tidak mendukung pasangan capres-cawapres yang diusung Golkar, yakni Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

"Padahal, hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Mei lalu, Ketua Umum DPP Golkar diberikan mandat penuh dengan harapan membangun koalisi dengan partai pemenang pemilu, PDI Perjuangan," kata Poempida.

Poempida memprediksi, dorongan untuk mempercepat Munas akan semakin kuat setelah proses penghitungan suara nasional selesai pada 22 Juli nanti. Namun, ia memastikan situasi akan terkendali dan tidak sampai meresahkan masyarakat. "Akan sulit bagi Aburizal untuk membendung. Tapi tidak akan ada chaos, cuma percikan sana sini aja pasti ada," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com