Sudah Ada Aparat, untuk Apa Pengerahan Massa pada 22 Juli?

Kompas.com - 18/07/2014, 19:28 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti senior Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, menyayangkan sikap kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang akan mengerahkan massa untuk menjaga Komisi Pemilihan Umum saat penetapan presiden terpilih pada 22 Juli mendatang. Menurut dia, pengerahan massa yang disebutkan untuk menjaga keamanan itu tidak tepat karena sudah ada personel TNI dan Polri yang bertugas. (Baca: 22 Juli, Relawan Prabowo Akan Dikerahkan Jaga KPU)

"Pengerahan massa justru membuat KPU dan masyarakat terintimidasi. Kan kita sudah ada aparat, untuk apa lagi ada pengerahan massa?" kata Karyono di Jakarta, Jumat (18/7/2014) sore.

Terlebih lagi, lanjut Karyono, sebelumnya Prabowo sudah berkali-kali mengatakan bahwa dia siap menerima keputusan rakyat. Artinya, menurut dia, jika nantinya KPU menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan wakil presiden, Prabowo harus menerima.

"Bahkan, Prabowo dalam tanda kutip memaksa Jokowi untuk menyampaikan hal serupa. Tapi, pernyataan siap kalah Prabowo ini tidak diimbangi dengan sikap di lapangan. Dia seharusnya mencerminkan pernyataan siap kalah siap menang dengan tindakan. Pengerahan massa itu sama sekali tidak mencerminkan siap kalah," katanya.

Sebelumnya, anggota Dewan Penasihat Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Yunus Yospiah, mengatakan, pihaknya akan mengerahkan ribuan relawan untuk menjaga KPU pada 22 Juli. Namun, menurut dia, pengerahan relawan itu bukan bertujuan untuk menimbulkan kerusuhan, melainkan untuk menjaga suasana damai.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Nasional
Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X