Bupati Karawang Ditangkap Terkait Dugaan Suap Izin Tata Ruang

Kompas.com - 18/07/2014, 11:11 WIB
Bupati Karawang, H. Ade Swara, saat melakukan Pencoblosan pada Pemilu Legislatif 2014 di Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan. dok.karawangkab.go.idBupati Karawang, H. Ade Swara, saat melakukan Pencoblosan pada Pemilu Legislatif 2014 di Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Karawang Ade Swara atas dugaan menerima suap terkait dengan izin tata ruang di wilayahnya.

Sejauh ini, belum ada indikasi lain di luar dugaan suap terkait tata ruang Kabupaten Karawang dalam penangkapan Ade dan sejumlah orang lain dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sejak Kamis (17/7/2014) sore hingga Jumat dini hari tadi.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas membenarkan bahwa penangkapan Ade terkait dengan dugaan suap yang dilakukan pihak swasta terhadap penyelenggara negara di Karawang.

Busyro juga mengatakan, sejauh ini belum ada indikasi lain di luar dugaan suap terkait izin tata ruang dalam penangkapan terhadap Bupati Karawang dan sejumlah orang lainnya yang diduga terlibat. 


"Indikasi suap izin tata ruang antara swasta dengan penyelenggara negara. Sekarang masih didalami. Jadi, belum ada indikasi lain," kata Busyro kepada Kompas, Jumat (18/7/2014) siang ini.

Busyro belum menjelaskan siapa pihak swasta yang diduga menyuap penyelenggara negara di Karawang untuk mendapatkan izin tata ruang ini. Dia hanya mengatakan agar media bersabar dulu menunggu pemeriksaan lebih lanjut tim KPK terhadap sejumlah orang yang sudah ditangkap, termasuk Ade.

Dalam konferensi pers, Kamis dini hari, Juru Bicara KPK Johan Budi SP juga mengatakan, KPK perlu meluruskan sejumlah isu terkait penangkapan sejumlah orang yang dilakukan di Karawang. Menurut Johan, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Karawang tak terkait dengan pemilihan presiden.

Johan mengatakan, di antara yang ditangkap KPK, memang ada kerabat Bupati Karawang dan juga politisi salah satu partai politik. (BIL)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X