Kompas.com - 18/07/2014, 11:11 WIB
Bupati Karawang, H. Ade Swara, saat melakukan Pencoblosan pada Pemilu Legislatif 2014 di Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan. dok.karawangkab.go.idBupati Karawang, H. Ade Swara, saat melakukan Pencoblosan pada Pemilu Legislatif 2014 di Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Karawang Ade Swara atas dugaan menerima suap terkait dengan izin tata ruang di wilayahnya.

Sejauh ini, belum ada indikasi lain di luar dugaan suap terkait tata ruang Kabupaten Karawang dalam penangkapan Ade dan sejumlah orang lain dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sejak Kamis (17/7/2014) sore hingga Jumat dini hari tadi.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas membenarkan bahwa penangkapan Ade terkait dengan dugaan suap yang dilakukan pihak swasta terhadap penyelenggara negara di Karawang.

Busyro juga mengatakan, sejauh ini belum ada indikasi lain di luar dugaan suap terkait izin tata ruang dalam penangkapan terhadap Bupati Karawang dan sejumlah orang lainnya yang diduga terlibat. 

"Indikasi suap izin tata ruang antara swasta dengan penyelenggara negara. Sekarang masih didalami. Jadi, belum ada indikasi lain," kata Busyro kepada Kompas, Jumat (18/7/2014) siang ini.

Busyro belum menjelaskan siapa pihak swasta yang diduga menyuap penyelenggara negara di Karawang untuk mendapatkan izin tata ruang ini. Dia hanya mengatakan agar media bersabar dulu menunggu pemeriksaan lebih lanjut tim KPK terhadap sejumlah orang yang sudah ditangkap, termasuk Ade.

Dalam konferensi pers, Kamis dini hari, Juru Bicara KPK Johan Budi SP juga mengatakan, KPK perlu meluruskan sejumlah isu terkait penangkapan sejumlah orang yang dilakukan di Karawang. Menurut Johan, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Karawang tak terkait dengan pemilihan presiden.

Johan mengatakan, di antara yang ditangkap KPK, memang ada kerabat Bupati Karawang dan juga politisi salah satu partai politik. (BIL)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Nasional
Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Nasional
Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Nasional
Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Nasional
Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Nasional
Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

Nasional
Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

Nasional
Menag: Pemerintah Sudah Siap Layani Jemaah Haji 2022

Menag: Pemerintah Sudah Siap Layani Jemaah Haji 2022

Nasional
4 Prajruit TNI AL Sumbang 6 Emas di SEA Games Vietnam

4 Prajruit TNI AL Sumbang 6 Emas di SEA Games Vietnam

Nasional
Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.