Kompas.com - 16/07/2014, 20:31 WIB
Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati menjadi saksi persidangan perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan dana talangan ke Bank Century dengan terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tipikor, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/5/2014). Mantan Menteri Keuangan tersebut dimintai keterangan terkait jabatannya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) saat itu.  KOMPAS/WAWAN H PRABOWO Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati menjadi saksi persidangan perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan dana talangan ke Bank Century dengan terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tipikor, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/5/2014). Mantan Menteri Keuangan tersebut dimintai keterangan terkait jabatannya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) saat itu.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Satu dari lima hakim yaitu hakim anggota Anas Mustaqim menyatakan berbeda pendapat atau dissenting opinion terhadap putusan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya dalam kasus korupsi Bank Century.

Menurut Anas, dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kabur karena tidak menyebutkan nama Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan dan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) turut serta melakukan korupsi bersama-sama Budi terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

"Jadi Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua KSSK, Boediono sebagai anggota KSSK, dan Raden Pardede sebagai Sekretaris KSSK yang memutuskan untuk menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sudah melakukan pula delik penyertaan atau turut melakukan tindak pidana korupsi, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara," papar Anas dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (16/7/2014).

Menurut Anas, peran Sri Mulyani seperti dalam dakwaan yaitu mengikuti rapat bersama Boediono dan Raden Pardede pada tanggal 21 November 2008 sekitar pukul 04.30 WIB. Dalam rapat itu kemudian diputuskan Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik dan meminta lembaga penjamin simpanan (LPS) melakukan penanganan.

Atas keputusan KSSK tersebut, LPS kemudian menyetorkan dana penyertaan modal sementara (PMS) sebesar Rp 6,7 triliun. Padahal sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner LPS Rudjito menyampaikan bahwa dalam keadaan normal, seharusnya Bank Century tidak dikategorikan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

LPS pun memerlukan justifikasi yang lebih terukur. Risiko sistemik lebih pada dampak psikologis.

"Ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan dakwaan ditunjukkan sebagai upaya main sulap, penyelundupan hukum," jelas Anas.

Anas pun menyatakan dakwaan yang kabur seharusnya batal demi hukum. Meski demikian, putusan untuk Budi tetap berdasarkan suara terbanyak. Budi divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan penjara dalam kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Budi dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

Nasional
Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X