Tak Mau Diaudit, JSI dan Puskaptis Dikeluarkan dari Persepi

Kompas.com - 16/07/2014, 16:43 WIB
Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) melakukan konferensi pers mengenai hasil audit lembaga survei di Jakarta, Rabu (16/7/2014). IhsanuddinPerhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) melakukan konferensi pers mengenai hasil audit lembaga survei di Jakarta, Rabu (16/7/2014).
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) bersama Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dikeluarkan dari keanggotaan di Perhimpunan Survei dan Opini Publik (Persepi). Kedua lembaga itu diberi sanksi keras karena menolak diaudit setelah melakukan hitung cepat hasil Pemilu Presiden 2014.

Ketua Dewan Etik Hari Wijayanto menjelaskan, JSI dan Puskaptis dianggap melanggar kode etik Persepi karena tak bersedia diaudit. Sesuai dengan kadar pelanggaran kode etik tersebut, sanksi dikeluarkan dari anggota Persepi dianggap sudah sangat tepat.

"Kedua lembaga yang tidak datang ini tidak memiliki iktikad baik terhadap hal yang menimbulkan perhatian di masyarakat. Sesuai kode etik, Dewan Etik Persepi memutuskan JSI dan Puskaptis dikeluarkan dari keanggotaan Persepi," kata Hari, dalam jumpa pers di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (16/7/2014).

Hari menyampaikan, kedua lembaga itu dijadwalkan mengikuti audit Dewan Etik Persepi pada hari ini. Akan tetapi, kedua lembaga tersebut tak memenuhi undangan audit dengan alasan yang berbeda.

Dalam surat yang diterima Persepi, JSI telah lebih dulu menyatakan pengunduran diri dari keanggotaannya di Persepi. Alasannya adalah karena tak ingin terlibat lebih jauh dalam polemik hitung cepat.

Sementara itu, Puskaptis, kata Hari, menolak mengikuti audit karena menginginkan seluruh lembaga survei diaudit setelah hasil resmi pilpres dikeluarkan oleh KPU. Puskaptis merasa Dewan Etik Persepi tak transparan dan independen dalam menjalankan audit.

"Menurut Persepi, audit tidak perlu menunggu hasil resmi KPU pada 22 Juli karena audit ini adalah langkah ilmiah dan tidak terpengaruh oleh hasil KPU nanti," tandasnya.

Persepi melakukan audit kepada lembaga survei di bawah keanggotaannya karena hasil hitung cepat lembaga survei yang berbeda-beda dan sempat menimbulkan polemik. Selain JSI dan Puskaptis, Persepi juga memeriksa lembaga survei lainnya, yakni Cyrus Network, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani Research Centre (SMRC), Indikator Politik, dan Poltracking.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Nasional
Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Nasional
Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Nasional
Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Nasional
KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

Nasional
Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Nasional
Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Nasional
Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Nasional
Saat Ojol Menyela Orasi Sufmi Dasco di Depan Gedung DPR...

Saat Ojol Menyela Orasi Sufmi Dasco di Depan Gedung DPR...

Nasional
Orasi di Depan Massa Ojol, Pimpinan DPR: Pemerintah Tak Akan Bikin Rakyat Susah

Orasi di Depan Massa Ojol, Pimpinan DPR: Pemerintah Tak Akan Bikin Rakyat Susah

Nasional
Irjen Antam Novambar Jadi Plt Sekjen KKP, Polisi Cari Pengganti Wakabareskrim

Irjen Antam Novambar Jadi Plt Sekjen KKP, Polisi Cari Pengganti Wakabareskrim

Nasional
Soal Bentrokan Muslim-Hindu di India, Presiden PKS Minta Indonesia Ikut Redakan Situasi

Soal Bentrokan Muslim-Hindu di India, Presiden PKS Minta Indonesia Ikut Redakan Situasi

Nasional
Dubes India Jelaskan Kondisi Negaranya Pascakerusuhan

Dubes India Jelaskan Kondisi Negaranya Pascakerusuhan

Nasional
Temui Massa Ojol, Pimpinan DPR Janji Libatkan Mereka dalam Revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Temui Massa Ojol, Pimpinan DPR Janji Libatkan Mereka dalam Revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nasional
Menlu Pastikan 68 WNI yang Dievakuasi dari Kapal Diamond Princess Negatif Corona

Menlu Pastikan 68 WNI yang Dievakuasi dari Kapal Diamond Princess Negatif Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X