Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Punya Sejarah Oposisi, Golkar Akan Tinggalkan Koalisi Prabowo

Kompas.com - 16/07/2014, 10:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar diprediksi akan mengalami dinamika internal yang berujung pada berubahnya peta politik pasca-penetapan hasil pemenang Pilpres 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli mendatang.

Dengan sejarah Partai Golkar yang tidak pernah menjadi oposisi, atau selama ini selalu berada di dalam kekuasaan, partai berlambang pohon beringin ini dinilai lebih berpeluang besar mendukung pasangan Jokowi-JK dalam pemerintahan selama lima tahun mendatang.

“Golkar tidak pernah berada di luar kekuasaan sehingga pasti akan memainkan politik baru,” kata pengamat politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, Haryadi, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (15/7/2014) malam.

Terlebih lagi, dia mengatakan, saat ini, wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang dipercepat sudah mulai mengalir di internal Golkar. Agenda munaslub adalah mengevaluasi kepemimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie.

Jika munaslub itu sukses, maka Golkar diyakini dapat memberikan dukungan kepada kandidat presiden dan wakil presiden lain.

Menurut Haryadi, bukan tidak mungkin Aburizal bisa tergeser dari jabatannya karena berbagai evaluasi dan penilaian atas ketidaktepatan langkah politik Partai Golkar.

Setelah gagal mengusung calon presiden ataupun wakil presiden, kini Golkar berpeluang gagal masuk ke pemerintahan karena bergabung dalam Koalisi Merah Putih.

"Soal kemudian apakah kubu Jokowi-JK akan menerima kehadiran Partai Golkar, apa pun keputusannya nanti sangat memengaruhi peta perpolitikan ke depan," ujarnya.

Menurut dia, jika kemudian pada akhirnya Jokowi-JK menolak berkoalisi, maka itu akan menjadi pendidikan politik berharga bagi partai berlambang pohon beringin itu. Dengan demikian, Golkar bisa menyadari bahwa, dalam berpolitik, partai tidak harus selalu berada di dalam kekuasaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com