Tolak Diaudit, Puskaptis Disebut Lembaga Survei "Abal-abal"

Kompas.com - 16/07/2014, 10:15 WIB
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husein Yazid KOMPAS.com/IHSANUDDINDirektur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husein Yazid
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Juru Bicara Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, menyayangkan sikap Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) yang menolak diaudit oleh Perhimpunan Survei dan Opini Publik (Persepi). Menurut Hasto, penolakan Puskaptis untuk diaudit disebabkan oleh alasan politik.

Hasto mengatakan, sebagaimana lembaga survei pada umumnya, Puskaptis juga memiliki beban tanggung jawab ke masyarakat atas data yang disampaikan. Puskaptis juga seharusnya tak perlu menolak diaudit jika yakin telah melakukan hitung cepat Pemilu Presiden 2014 dengan metodologi dan etika yang sesuai.

"Hasil hitung cepat ini kan menyangkut kepentingan publik. Penolakan Puskaptis untuk diaudit sudah masuk ke alasan politik," kata Hasto saat dihubungi pada Rabu (16/7/2014).

Di luar itu, kata Hasto, Persepi juga merupakan organ netral yang tak berpihak pada pasangan mana pun di pilpres. Dengan alasan itu, Hasto yakin, publik akan menganggap Puskaptis sebagai lembaga survei yang tak kredibel. (Baca: Puskaptis Tak Punya Kantor, Persepi Bingung Cara Kirim Undangan)

"Puskaptis menunjukkan rendahnya disiplin keilmuan dan etika yang dimiliki. Bisa dipastikan, Puskaptis masuk dalam kategori lembaga survei abal-abal. Hasilnya tak diperhitungkan, dan Puskaptis telah masuk ke ranah politik," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk mengatakan, Puskaptis menolak hadir dalam audit yang dilakukan pihaknya. Hamdi menyayangkan ketidakhadiran lembaga survei yang hitung cepatnya memenangkan Prabowo-Hatta ini. Pasalnya, sebelumnya, Husein telah menyatakan siap untuk diaudit oleh dewan etik. (Baca: Persepi: Puskaptis Menolak Diaudit)

Persepsi melakukan audit kepada lembaga survei di bawah keanggotaannya karena hasil hitung cepat lembaga survei yang berbeda-beda dan sempat menimbulkan polemik.

Selain Puskaptis, Persepi juga memeriksa lembaga survei lainnya, yakni Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani Research Centre (SMRC), Indikator Politik, Poltracking, dan Jaringan Suara Indonesia (JSI). (Baca: Hasil Audit Persepi, Metodologi CSIS-Cyrus, Indikator, LSI, dan SMRC Sudah Tepat)

Saat dikonfirmasi mengenai penolakan untuk diaudit, Direktur Eksekutif Puskaptis Husein Yazid enggan memberikan tanggapan. (Baca: Dikonfirmasi soal Tolak Diaudit, Direktur Puskaptis Menghindar)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X