Tolak Diaudit, Puskaptis Disebut Lembaga Survei "Abal-abal"

Kompas.com - 16/07/2014, 10:15 WIB
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husein Yazid KOMPAS.com/IHSANUDDINDirektur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husein Yazid
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Juru Bicara Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, menyayangkan sikap Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) yang menolak diaudit oleh Perhimpunan Survei dan Opini Publik (Persepi). Menurut Hasto, penolakan Puskaptis untuk diaudit disebabkan oleh alasan politik.

Hasto mengatakan, sebagaimana lembaga survei pada umumnya, Puskaptis juga memiliki beban tanggung jawab ke masyarakat atas data yang disampaikan. Puskaptis juga seharusnya tak perlu menolak diaudit jika yakin telah melakukan hitung cepat Pemilu Presiden 2014 dengan metodologi dan etika yang sesuai.

"Hasil hitung cepat ini kan menyangkut kepentingan publik. Penolakan Puskaptis untuk diaudit sudah masuk ke alasan politik," kata Hasto saat dihubungi pada Rabu (16/7/2014).

Di luar itu, kata Hasto, Persepi juga merupakan organ netral yang tak berpihak pada pasangan mana pun di pilpres. Dengan alasan itu, Hasto yakin, publik akan menganggap Puskaptis sebagai lembaga survei yang tak kredibel. (Baca: Puskaptis Tak Punya Kantor, Persepi Bingung Cara Kirim Undangan)

"Puskaptis menunjukkan rendahnya disiplin keilmuan dan etika yang dimiliki. Bisa dipastikan, Puskaptis masuk dalam kategori lembaga survei abal-abal. Hasilnya tak diperhitungkan, dan Puskaptis telah masuk ke ranah politik," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk mengatakan, Puskaptis menolak hadir dalam audit yang dilakukan pihaknya. Hamdi menyayangkan ketidakhadiran lembaga survei yang hitung cepatnya memenangkan Prabowo-Hatta ini. Pasalnya, sebelumnya, Husein telah menyatakan siap untuk diaudit oleh dewan etik. (Baca: Persepi: Puskaptis Menolak Diaudit)

Persepsi melakukan audit kepada lembaga survei di bawah keanggotaannya karena hasil hitung cepat lembaga survei yang berbeda-beda dan sempat menimbulkan polemik.

Selain Puskaptis, Persepi juga memeriksa lembaga survei lainnya, yakni Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani Research Centre (SMRC), Indikator Politik, Poltracking, dan Jaringan Suara Indonesia (JSI). (Baca: Hasil Audit Persepi, Metodologi CSIS-Cyrus, Indikator, LSI, dan SMRC Sudah Tepat)

Saat dikonfirmasi mengenai penolakan untuk diaudit, Direktur Eksekutif Puskaptis Husein Yazid enggan memberikan tanggapan. (Baca: Dikonfirmasi soal Tolak Diaudit, Direktur Puskaptis Menghindar)



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X