Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly Pertanyakan Tujuan SBY Unggah Percakapan dengan Ketua KPU di YouTube

Kompas.com - 15/07/2014, 20:10 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mempertanyakan tujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghubungi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik. Pada Jumat (11/7/2014) lalu, Presiden menghubungi Ketua KPU melalui telepon. Ia mengingatkan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tetap menjaga independensi.

"Itu apa maksudnya? Itu kan bisa menimbulkan anggapan orang. Apa pula maksudnya dimasukkan ke YouTube?" ujar Jimly di Kantor DKPP, lantai 5 Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014).

Menurut Jimly, sebagai presiden, SBY sah-sah saja mengecek kerja KPU. Akan tetapi, langkahnya mengunggah hal ini di YouTube dengan akun pribadi bisa menimbulkan anggapan bahwa apa yang dilakuannya atas nama individu. 

"Kalau pribadi, jangan-jangan itu ketua partai. Nanti menimbulkan salah paham," kata Jimly.

Jimly juga mengingatkan KPU agar berhati-hati dalam bertindak. Tindakan penyelenggara pemilu saat ini bisa menimbulkan kecurigaan. Penyelenggara pemilu tidak boleh diintervensi ataupun memberi kesan diintervensi.

"Itu soal etika juga. Bukan hanya soal independen, melainkan juga harus kelihatan independen," kata Jimly.

Ia menekankan, DKPP memiliki wewenang untuk memecat penyelenggara pemilu, bahkan ketua KPU atau ketua Bawaslu, jika terbukti melanggar etika.

"Ini peringatan ya. DKPP bagaimanapun diberi wewenang. Bukan hanya KPU kota. Ketua KPU, ketua Bawaslu bisa diberhentikan kalau terbukti melanggar kode etik. Jadi, enggak boleh main-main!" tekan Jimly.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengunggah video saat dirinya menelepon Ketua KPU Husni Kamil Manik. Husni mengatakan, komunikasi itu merupakan inisiatif Presiden, yang memberi sejumlah saran terkait Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.

"Inisiatif menelepon dari Presiden. Saya cuma menerima telepon, mendengarkan apa yang disampaikan, dan memberi respons apa yang dimaksud dari pembicaraan Presiden," ujar Husni di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com