Fadli Zon: Jika Prabowo Menang, Pemerintahan Akan Stabil

Kompas.com - 15/07/2014, 16:31 WIB
Fadli Zon dan Ruhut Sitompul bertemu di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/7/2014) pagi. KOMPAS.com/IhsanuddinFadli Zon dan Ruhut Sitompul bertemu di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/7/2014) pagi.
Penulis Febrian
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris pemenangan nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fadli Zon, meyakini bila pasangan yang diusung koalisinya menang pada pilpres ini, maka pada lima tahun ke depan Indonesia akan memiliki pemerintahan yang stabil.

Hal ini diyakini Fadli karena melihat partai-partai Koalisi Merah Putih yaitu Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sosial, Partai Persatuan Pembangunan mendominasi perolehan kursi di DPR-RI.

"Pemerintahan akan stabil dengan Prabowo-Hatta menangi pilpres, karena parlemen sudah kita kuasai. Enam dari Koalisi Merah Putih kan sangat mendominasi perolehan kursi di DPR. Apa pun kebijakan program dan kebijakan pemerintah tidak akan dapat pertentangan dari DPR," ucap Fadli di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (15/7/2014).

Meskipun banyak anggapan koalisi ini akan bubar bila Prabowo-Hatta kalah, Fadli meyakini bahwa Koalisi Merah Putih akan berjalan awet dengan adanya penandatanganan 6 fraksi di DPR. 

Sebelumnya Koalisi Merah Putih baru daja menandatangani komitmen koalisi permanen untuk mengawal pemerintahan 2014-2019. Meski demikian, banyak pihak yang menyangsikan koalisi tersebut akan bertahan lama. Beberapa yang diprediksi mundur adalah Golkar dan PPP bila nantinya kemenangan pilpres berada di kubu Jokowi-JK.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X