Ilmuwan Siap Lakukan Uji Publik Hasil Hitung Cepat 12 Lembaga

Kompas.com - 15/07/2014, 13:29 WIB
Suasana hitung cepat yang dilakukan Litbang Kompas di Jakarta untuk mengetahui perolehan suara masing-masing kandidat dalam Pemilihan Presiden 2014, Rabu (9/7/2014). KOMPAS/RADITYA HELABUMISuasana hitung cepat yang dilakukan Litbang Kompas di Jakarta untuk mengetahui perolehan suara masing-masing kandidat dalam Pemilihan Presiden 2014, Rabu (9/7/2014).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Puluhan ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia siap melakukan uji publik terhadap hasil hitung cepat pemilu presiden oleh 12 lembaga. Tindakan ini dilakukan karena adanya lembaga survei yang mengumumkan hasil berbeda.

Hasil hitung cepat delapan lembaga survei menunjukkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dalam Pilpres 2014. Adapun hasil hitung cepat empat lembaga lainnya menunjukkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul.

"Kami, ilmuwan, peneliti, pekerja akademik di lembaga pemerintah dan non-pemerintah menyediakan waktu, tenaga, dan keahlian untuk melakukan uji publik terhadap hasil semua lembaga penyelenggara hitung cepat bersama dengan KPU, organisasi profesi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dengan transparansi pelaksanaan hitung cepat," ujar akademisi dari Universitas Indonesia (UI), Sulistyowati Irianto, di UI Salemba, Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Sulis mengatakan, secara ilmiah, lembaga survei hanya diperkenankan menggunakan ilmu pengetahuan statistika. Para ilmuwan ini pun merasa ikut bertanggung jawab terhadap hasil analisis ilmiah dari lembaga survei.

Asep Saefuddin, pakar statistik dari Institut Pertanian Bogor (IPB), mengatakan, proses hitung cepat harus menggunakan metodologi yang benar. Menurut dia, jika metodologi dilakukan dengan benar, maka hasil hitung cepat seharusnya tak akan jauh berbeda dengan hasil akhir di KPU.

"Uji kredibilitas kelembagaan mudah sekali, dilihat dari metodologi dan sebaran contoh," kata Asep.

Seruan

Sebanyak 69 ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu ini menyatakan seruan moral terhadap hasil hitung cepat Pilpres 9 Juli 2014. Pertama, seruan diberikan kepada para penyelenggara pemilu dan segenap perangkat pengawasan agar memastikan penghitungan suara rakyat dengan jujur, dilandasi kehendak kuat untuk semata mengutamakan keadilan bagi rakyat dan kepentingan bangsa.

Kedua, seruan kepada insititusi penegakan hukum, khususnya Polri, agar sungguh-sungguh menyelidiki kredibilitas, rekam jejak, dan menindak tegas lembaga survei, jika diduga kuat memalsukan data dan membohongi publik.

Menurut mereka, pemalsuan data dan pembohongan publik berdampak serius dan fatal bagi keutuhan masyarakat dan masa depan Indonesia. Di samping itu, Polri juga diharapkan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada warga sipil yang berpartisipasi untuk membantu proses dan memantau penghitungan suara.

Ketiga, seruan kepada para pengelola lembaga survei terkait penghitungan cepat agar melakukan uji publik mengenai validitas data dengan mengklarifikasi metode dan sampel yang digunakan.

Keempat, seruan kepada masyarakat agar ikut serta mengawal penghitungan suara, mengawasi, dan memastikan agar penghitungan yang tengah berlangsung benar-benar dilakukan dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kelima, seruan kepada elite politik agar menahan diri dan menenangkan penduduknya untuk tidak memprovokasi pihak lain yang berbeda pilihan secara politik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK Terima 132 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020

MK Terima 132 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

Nasional
Jokowi Prediksi Industri Pangan, Farmasi dan Teknologi Akan Bertahan di Masa Pandemi

Jokowi Prediksi Industri Pangan, Farmasi dan Teknologi Akan Bertahan di Masa Pandemi

Nasional
KPUD Diminta Persiapkan Ini untuk Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

KPUD Diminta Persiapkan Ini untuk Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

Nasional
Puan Harap Pelantikan Joe Biden Berdampak pada Stabilitas dan Perdamaian Dunia

Puan Harap Pelantikan Joe Biden Berdampak pada Stabilitas dan Perdamaian Dunia

Nasional
Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi, Kepala Bappenas: Kita Harus Seperti Mengangkat Dua Sayap Angsa

Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi, Kepala Bappenas: Kita Harus Seperti Mengangkat Dua Sayap Angsa

Nasional
Muda dan Berprestasi, Indra Rudiansyah Bantu Ciptakan Vaksin Oxford untuk Hadapi Pandemi

Muda dan Berprestasi, Indra Rudiansyah Bantu Ciptakan Vaksin Oxford untuk Hadapi Pandemi

Nasional
Wakil Ketua DPR Harap Komjen Listyo Sigit Bawa Polri Makin Maju dan Profesional

Wakil Ketua DPR Harap Komjen Listyo Sigit Bawa Polri Makin Maju dan Profesional

Nasional
Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri yang Semakin Menguat

Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri yang Semakin Menguat

Nasional
Menparekraf Sandiaga Uno Temui Pimpinan KPK, Bahas Kerja Sama Pengelolaan Anggaran

Menparekraf Sandiaga Uno Temui Pimpinan KPK, Bahas Kerja Sama Pengelolaan Anggaran

Nasional
Anggota Komisi I Harap Pemerintahan Joe Biden Bisa Jadi Mitra Penting Indonesia Perangi Pandemi Covid-19

Anggota Komisi I Harap Pemerintahan Joe Biden Bisa Jadi Mitra Penting Indonesia Perangi Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Edhy Prabowo, KPK Konfirmasi soal Telepon Genggam hingga Uang Sitaan

Periksa Edhy Prabowo, KPK Konfirmasi soal Telepon Genggam hingga Uang Sitaan

Nasional
UPDATE: Tambah 61 di Turki, Kini 2.923 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 61 di Turki, Kini 2.923 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

Nasional
Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Kasus RS Ummi ke Jaksa

Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Kasus RS Ummi ke Jaksa

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat atas Pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS

Jokowi Ucapkan Selamat atas Pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X