Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JPRR: Salah Tulis di C1 Modus Lama

Kompas.com - 15/07/2014, 11:16 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR) Muhammad Afifuddin mengatakan, kesalahan penulisan pada dokumen C1 adalah modus lama yang juga terjadi pada pemilu legislatif 9 April lalu. Komisi Pemilihan Umum, kata Afifuddin, masih bisa mengoreksi kesalahan tersebut.

"Modus lama yang sekarang menjadi lebih diperhatikan. Kejadian di pileg lebih banyak kesalahan penulisan," ujar Afif, saat dihubungi, Selasa (15/7/2014).

Tak hanya pada pemilu kali ini, jelas Afif, modus yang sama juga dilakukan pada pemilu sebelumnya. Ia mencontohkan, saksi lebih dulu menandatangani berkas C1 sebelum melihat berita acara atau angka yang tertera pada formulir tersebut.

Afif mengapresiasi perhatian masyarakat yang cukup tinggi terhadap C1 yang diunggah ke situs resmi Komisi Pemilihan Umum.

"Sekarang rekapitulasi masih di kecamatan. Kalau mekanisme KPU kontrolnya betul, pasti ketemu (kejanggalan)," jelas Afif.

Selain itu, ia juga khawatir ada upaya penyelenggara untuk bermain curang. Namun, ketika perhatian publik tertuju pada proses ini, penyelenggara pemilu berdalih hanya merupakan kesalahan teknis.

"Bilang salah tulis lah, teledor lah. Kalau logikanya kecapekan saya kurang yakin," katanya.

"Saya kira masih ada yang mencoba nitip-nitip, baik dari timses atau panitia yang coba memenangkan kandidatnya," lanjutnya.

Sebelumnya, ditemukan beberapa kejanggalan pada formulir C1 yang diunggah ke laman situs resmi KPU, kpu.go.id. Kejanggalan tersebut antara lain, beberapa formulir C1 menampilkan kolom dengan jumlah suara kosong, banyak coretan sehingga angka tidak jelas, tanda tangan tidak lengkap, total suara di formulir tidak sama dengan total perolehan pasangan calon, dan sebagainya.

Bawaslu telah meminta KPU untuk segera mengoreksi hal ini. Sementara itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay meminta masyarakat untuk tidak khawatir, karena KPU berpegangan pada formulir C1 berhologram yang tidak bisa dimanipulasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com