JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto mengatakan, proses rekapitulasi suara dalam pemilu presiden mulai dari tingkat TPS hingga pusat harus dilihat sebagai sebuah usaha menjaga suara rakyat. Usaha itu, kata dia, penting untuk menjaga sistem demokrasi yang ada di Indonesia.
"Karena itulah terhadap temuan terjadinya berbagai bentuk manipulasi penghitungan suara, baik dengan mengubah dokumen C1, maupun dengan menggelembungkan suara saat rekap dilakukan, dapat dikategorikan sebagai kejahatan demokrasi. Dibalik angka rekapitulasi tercermin suara rakyat yang berdaulat dan harus dilindungi," kata Hasto melalui siaran pers, Senin (14/7/2014) malam.
Hasto mengatakan, suara rakyat akan benar-benar terlindungi ketika dokumen C1 dan hasil rekap di tingkat desa dan kecamatan sudah bebas dari manipulasi. Pihaknya meyakini, penyelenggara pemilu dapat segera menyelesaikan permasalahan ini dengan baik.
"Mengingat KPU lahir sejalan dengan semangat reformasi, maka Jokowi-JK yakin bahwa KPU akan menjaga penuh seluruh integritas dan transparansi dalam rekapitulasi. Demikian halnya Bawaslu dan DKPP, akan terus mendorong pemilu yang benar-benar demokratis, dan jurdil, khususnya di dalam melindungi setiap suara rakyat yang telah disuarakan pada 9 Juli lalu," ujarnya.
Selain itu, kata Hasto, pihaknya juga menaruh kepercayaan kepada Polri sebagai penegak hukum untuk bisa menindak siapa saja yang terbukti melakukan manipulasi. Pihaknya meminta Polri tak pandang bulu dalam menjalankan tugasnya.
"Hukum harus ditegakkan untuk menindak siapapun yang berbuat kecurangan," pungkas Hasto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.