Anies: Kawal 56,2 Juta Suara yang Tak Terpakai

Kompas.com - 14/07/2014, 21:06 WIB
Calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi) didampingi tim suksesnya, Anies Baswedan (kanan), memberikan keterangan pers di posko relawan Jokowi-JK, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2014). Sehari setelah hari pencoblosan Pilpres 2014, Jokowi memberikan keterangan pers terkait serangan Israel ke Jalur Gaza, Palestina, serta bersilaturahmi dengan wartawan dalam dan luar negeri. TRIBUNNEWS/HERUDINCalon presiden nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi) didampingi tim suksesnya, Anies Baswedan (kanan), memberikan keterangan pers di posko relawan Jokowi-JK, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2014). Sehari setelah hari pencoblosan Pilpres 2014, Jokowi memberikan keterangan pers terkait serangan Israel ke Jalur Gaza, Palestina, serta bersilaturahmi dengan wartawan dalam dan luar negeri.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Anies Baswedan, meminta kepada semua pihak untuk mengawal dan mengawasi sisa kertas suara yang tidak terpakai pada pemilu presiden 9 Juli yang lalu. Menurut dia, manipulasi suara rawan terjadi dengan memanfaatkan sisa kertas suara tersebut.

"Semuanya harus memperhatikan dan mengawasi kertas suara yang tidak terpakai," ujar Anies saat menggelar konferensi pers di kantor Media Center Jokowi-JK, Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014).

Anies mengatakan, saat ini ada sekitar 56,2 juta sisa kertas suara yang tidak terpakai pada pelaksanaan pilpres lalu. Menurut dia, sisa kertas suara sebanyak itu rawan digunakan untuk praktik penggelembungan suara pihak tertentu.

Anies melihat indikasi tersebut dari pengalaman saat Pemilu Legislatif 2014. Saat itu, kata dia, persentase partisipasi pemilih antara hasil quick count dan real count sama. Namun, jumlah kertas suara yang tidak terpakai ternyata mengecil. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran kejadian tersebut terulang pada saat pilpres.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Anies meminta kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk memastikan bahwa sisa kertas suara yang tidak terpakai dan dikembalikan seusai pilpres memiliki jumlah yang benar.

"Sisa kertas suara harus dilaporkan. Kita harus pastikan sisa kertas suara kembalinya benar," ujar Anies.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X