Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Mau Seperti Afganistan, SBY Tak Ingin Pemilu di Indonesia Diintervensi Asing

Kompas.com - 14/07/2014, 20:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membandingkan kondisi Indonesia saat ini seperti pemilu presiden Afghanistan di mana dua kubu yang maju dalam pemilu presiden itu tak mencapai kata sepakat atas hasil pemilu hingga pihak Amerika Serikat turun tangan menjadi juru damai. SBY meminta agar hal itu tidak terjadi di Indonesia.

"Saya lihat tayangan TV menyangkut kemelut Pilpres yang ada di Afghanistan, Menlu Kerry datang ke Kabul mengundang kedua capres yaitu Abdullah dan Ashraf Ghani, diakurkan bahkan Kerry mengatakan perlu diaudit kembali hasil KPU. Saya ajak rakyat Indonesia kalau ada kemelut mari kita selesaikan sendiri tidak perlu ada pihak lain yang jadi wasit jadi juru damai," ujar SBY dalam acara buka puasa bersama di kediaman Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Senin (14/7/2014).

SBY menilai perselisihan saat ini yang terjadi pasca Pilpres 2014 lebih baik diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum. KPU, kata SBY, harus profesional dan kredibel untuk melakukan penghitungan suara, transparan, dan akuntabel.

"Ajak semua pihak untuk mengawasi yang KPU laksanakan. Ajak pula pasangan capres dan cawapres Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta dalam penghitungan. Beri kesempatan KPU menjalankan tugasnya 22 Juli dan akan diumumkan real count," imbuh SBY.

Dia berpesan kepada pasangan capres dan cawapres untuk bisa menyikapi kemenangan dan kekalahan tidak dengan cara yang arogan. Apabila tidak puas dengan hasil pilpres, SBY meminta agar setiap kandidat mengadukannya ke Mahkamah Konstitusi.

"Jika bisa menyikapi kondisi dengan benar, arif, maka insyaallah tidak akan tercoreng. Kami tidak ingin setback ada kemunduran dalam proses konsolidasi di negeri kita. Insyallah Indonesia bisa menghadapi kemelut poliyik asalkan pihak-pihak tadi betul-betul bertanggung jawab," kata SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU KIA, Tempat Kerja Wajib Sediakan Ruang Laktasi sampai Penitipan Anak

UU KIA, Tempat Kerja Wajib Sediakan Ruang Laktasi sampai Penitipan Anak

Nasional
Dewas Keluhkan Pimpinan KPK Kerap Komentari Perkara Etik, Sebut Tak Elok

Dewas Keluhkan Pimpinan KPK Kerap Komentari Perkara Etik, Sebut Tak Elok

Nasional
Harap Prabowo Perbaiki soal Hukum, Mahfud: Kalau Tidak, Berlaku Hukum Rimba

Harap Prabowo Perbaiki soal Hukum, Mahfud: Kalau Tidak, Berlaku Hukum Rimba

Nasional
Tak Percaya Jokowi Tidak Setuju Kaesang Maju Pilkada, Mahfud: Dulu Juga Bilang Begitu...

Tak Percaya Jokowi Tidak Setuju Kaesang Maju Pilkada, Mahfud: Dulu Juga Bilang Begitu...

Nasional
Kata Kejagung soal 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Lintasi Kantor Jampidsus

Kata Kejagung soal "Drone" Ditembak Jatuh Usai Lintasi Kantor Jampidsus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hasto Dibelit 2 Perkara Hukum | UU KIA dan Angin Segar Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan

[POPULER NASIONAL] Hasto Dibelit 2 Perkara Hukum | UU KIA dan Angin Segar Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Tanggal 9 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Sebuah 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Sebuah "Drone" Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Nasional
Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Nasional
Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Nasional
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Nasional
Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Nasional
Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan 'Duet' di Pilkada DKJ

Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan "Duet" di Pilkada DKJ

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com