Kompas.com - 14/07/2014, 12:36 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat melihat RS Umum Pekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung-Cilincing, Jakarta, Selasa (8/4/2014). Kompas.com/SABRINA ASRILPresiden Susilo Bambang Yudhoyono saat melihat RS Umum Pekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung-Cilincing, Jakarta, Selasa (8/4/2014).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON), Senin (14/7/2014). Dalam sambutan peresmian rumah sakit ini, SBY memaparkan pencapaian pemerintahannya selama 10 tahun dalam bidang kesehatan.

"Sebagai hasil dari jerih payah kita dan dari kerja keras kita selama hampir 10 tahun ini, maka dengan gembira saya ingin mengabarkan bahwa rumah sakit telah bertambah 837, yang ini meningkat lebih dari 600 persen," ujar SBY.

Selain itu, SBY melanjutkan capaian pemerintah lainnya adalah pendirian puskesmas yang meningkat 600 persen, apotik yang berjumlah 1.056 unit atau meningkat 400 persen, dan mampu menghasilkan 76.523 dokter atau meningkat 200 persen dari pemerintahan sebelumnya.

"Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan semua pihak peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan di negeri tercinta ini," imbuh SBY.

SBY berharap agar RS PON yang diresmikannya hari ini bisa menjadi rumah sakit bertaraf internasional. Dengan begitu, SBY berharap agar tidak ada lagi warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri.

RS Pusat Otak Nasional berdiri diatas lahan seluas 11.955 meter persegi di kawasan MT Haryano, Cawang, Jakarta Timur. RS PON ini dibangun sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan otak dan syaraf (neurologi).

Rumah sakit ini akan menjadi pusat rujukan nasional serta mengembangkan pendidikan dan penelitian di bidang neurologi. Pemancangan tiang pertama pembangunan rumah sakit ini dilakukan pada 1 November 2011 dan telah melakukan soft launching pada 1 Februari 2013 lalu.

Bangunan RS PON memiliki 11 lantai terdiri dari beberapa kategori ruang rawat inap, yaitu 2 kamar president suite, 18 kamar VVIP, 36 kamar VIP, 36 kamar tidur kelas I, 22 tempat tidur kelas II, serta 275 tempat tidur kelas III sebagai ruang rawat inap bagi pasien peserta PBI program Jaminan Kesejhatan nasional (JKN) yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.