Persepi Rampungkan Audit 7 Lembaga Survei Sebelum Penetapan KPU

Kompas.com - 12/07/2014, 12:02 WIB
Hamdi Muluk KOMPAS.com/Indra AkuntonoHamdi Muluk
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Hamdi Muluk mengatakan, pihaknya menargetkan audit terhadap tujuh lembaga survei terkait hasil hitung cepat pemilu presiden 2014 rampung sebelum 22 Juli 2014 atau sebelum penetapan hasil resmi oleh Komisi Pemilihan Umum.

Persepi tidak sepakat jika audit dilakukan setelah perhitungan resmi KPU selesai. Hal ini dianggap penting agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap metode ilmiah.

"Kita akan cek step by step setiap detail pekerjaan mereka. Clean and clear agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap metode ilmiah ini," kata Hamdi dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (12/7/2014).

Tujuh lembaga yang menjadi anggota Persepi itu, yakni Lembaga Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, SMRC, Cyrus Network, Populi Center, JSI, dan Puskaptis.

Hamdi mengatakan, masyarakat perlu mendapat kejelasan atas perbedaan hasil hitung cepat yang dilakukan anggotanya. Hasil hitung cepat LSI, Indikator, SMRC, Cyrus Network, dan Populi Center menunjukkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dalam perolehan suara.

Namun, hitung cepat JSI dan Puskaptis menunjukkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul.

Padahal, kata Hamdi, secara statisik, jika sampel yang diambil sama dan menggunakan metode yang sama, maka seharusnya hasilnya kurang lebih sama.

"Karena quick count, berbeda dengan survei, hasilnya absolut. Kalau survei berdasarkan opini, opini kan bisa berubah. Masalahnya adalah siapa yang mengambil data secara benar," katanya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski quick count belakangan ini menimbulkan polemik, menurut Hamdi, quick count masih harus dipertahankan untuk mengawal demokrasi dan memberikan kepastian kepada masyarakat secara cepat dan cerdas.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X