Masyarakat Lelah Kecurangan Pemilu, Hasyim Muzadi Harapkan Kejujuran KPU

Kompas.com - 12/07/2014, 08:21 WIB
Logo KPU Logo KPU
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Hasyim Muzadi, mengingatkan kepada publik untuk tidak terlalu berpegangan dengan hasil hitug cepat berbagai lembaga dalam menentukan hasil Pemilu Presiden 2014. Menurut dia, akan lebih baik jika masyarakat menunggu keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli mendatang.

"Sebenarnya yang kita tunggu bukan sekedar keputusan KPU, tapi kejujuran keputusan KPU. Kalau keputusan tersebut jujur, keadaan akan selamat. Kalau tidak, tentu ada reaksi," kata Hasyim melalui keterangan pers, Jumat (11/7/2014) malam.

Menurut Hashim, kejujuran KPU diperlukan di tengah kondisi masyarakat yang sebenarnya sudah jenuh dan lelah terhadap permainan dalam perhitungan suara pemilu. (baca: DKPP Pecat 25 Orang Penyelenggara Pemilu)

Situasi saat ini, ujar dia, sangat tidak kondusif dan sarat kecurangan karena banyak anggota KPU-KPUD yang dipecat DKPP, manipulasi suara mulai tingkat paling bawah sampai paling atas, hingga pihak yang kampanye tanpa ada pendengarnya, tetapi selalu menang. (baca: Sebagian Besar Penyelenggara Pemilu yang Dilaporkan ke DKPP Langgar Kode Etik)

"Belum lagi banyak pencurian uang negara untuk ongkos mencuri suara. Hampir 70 persen kepala daerah di Indonesia bermasalah padahal secara legal formal terpilih secara sah. Lalu sampai ada kasus dihukumnya ketua Mahkamah Konstitusi dan sebagainya," papar Hasyim.

Oleh karena itu, menurut dia, masyarakat bukan tidak mungkin akan bereaksi keras terhadap hasil pilpres jika nantinya terbukti ada kecurangan. Masyarakat, lanjut Hasyim, hanya mengharapkan adanya kejujuran tanpa manipulasi.

Seperti diketahui, lembaga survei terbelah dalam publikasi hasil hitung cepat. Setidaknya ada delapan lembaga yang menempatkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang. Lembaga survei itu yakni, Populi Center, CSIS, Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, RRI, Poltracking, dan Saiful Mujani Research Center.

Sementara empat lembaga survei yang memenangkan pasangan Prabowo-Hatta dalam quick count adalah Puskaptis, Indonesia Research Center, Lembaga Survei Nasional, dan Jaringan Suara Indonesia.

Hasil hitung cepat ini membuat kedua pasangan saling klaim kemenangan. Adapun KPU baru akan mengumumkan pemenang Pilpres pada 22 Juli. 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X