Ingin "Bersih-bersih" Partai Golkar, Tri Karya akan Serahkan Daftar "Tersangka" Korupsi ke KPK

Kompas.com - 12/07/2014, 05:42 WIB
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MKGR, Zainal Bintang di Sekretariat Tri Karya, Jakarta, Jumat (11/7/2014). KOMPAS.COM/RAHMAT FIANSYAHWakil Ketua Dewan Pertimbangan MKGR, Zainal Bintang di Sekretariat Tri Karya, Jakarta, Jumat (11/7/2014).
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com -  Eksponen ormas tiga pendiri Partai Golongan Karya (Tri Karya) menyatakan ingin membersihkan Partai Golkar dari kader-kader yang melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagai salah satu langkah konkret, mereka akan menyerahkan daftar nama kader partai berlambang pohon beringin itu yang sering disebut terlibat korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami akan memberikan daftar nama dan data kepada KPK. Ini penting untuk memutus mata rantai koruptor yang mungkin ada di Golkar," kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Zainal Bintang, di Sekretariat Tri Karya, Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Zainal mengatakan Ketua Presidium Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Lawrence Siburian, akan menemui pimpinan KPK untuk menyerahkan daftar itu. Dia juga mengatakan Tri Karya akan meminta pula KPK tak ragu menjadikan para koleganya itu sebagai tersangka.

"Mereka yang selama ini menjadi saksi atau sering disebut di persidangan, agar ditingkatkan menjadi tersangka. Kami siap membantu suplai data-data tambahan," kata Zainal.

Seperti diberitakan sebelumnya, eksponen Tri Karya juga telah mendesak Partai Golkar segera mempersiapkan musyarawah nasional luar biasa pada Oktober 2014. Mereka berharap konsep revolusi mental yang diusung calon presiden Joko Widodo bisa pula diterapkan dalam kepengurusan baru partai itu.

Zainal mengatakan konsep revolusi mental tersebut sejalan dengan keinginan Tri Karya untu memperbaiki Golkar. Tri Karya, kata dia, menginginkan ke depan Partai Golkar menjadi partai yang bersih, anti-korupsi, dan bebas oligarki. "Kami hanya menganut adagium, hanya sapu yang bersih yang bisa membersihkan ruangan," ujar dia.

Perpecahan dan perseteruan masih terus mengancam Partai Golkar sepanjang pelaksanaan Pemilu Presiden 2014. Partai ini secara resmi mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, tetapi sebagian pengurus dan akar rumputnya menyatakan dukungan ke pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X