KPU Minta Masing-masing Pasangan Calon Tempatkan Saksi di TPS

Kompas.com - 08/07/2014, 22:26 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyampaikan pidato jelang pemilu di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2014). DEYTRI ROBEKKA ARITONANGKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyampaikan pidato jelang pemilu di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2014).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tim kampanye setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menempatkan saksi di semua tempat pemungutan suara (TPS). Ketua KPU Husni Kamil Manik mengimbau saksi yang ditempatkan adalah mereka yang benar-benar memahami proses dan peraturan pemungutan dan penghitungan suara.

"Kami mengajak perwakilan masing-masing tim kampanye di setiap tingkatan, utamanya saat pemungutan dan penghitungan di TPS, dapat menempatkan para saksi yang telah dibekali sejumlah pengetahuan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara," ujar Husni pada pidato jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2014).

Dia mengatakan, para saksi yang ditempatkan di TPS harus mengetahui proses di TPS berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU. Menurut Husni, setiap saksi berhak memberikan pendapat dan saran kepada penyelenggara di setiap tingkatan, terutama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), berdasarkan pengetahuannya.

"Agar kualitas pemungutan dan penghitungan suara esok dapat kita tingkatkan dibanding pada pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu legislatif lalu," kata dia.

Pada Rabu (9/7/2014) besok, seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Peserta Pilpres 2014 kali ini adalah pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X