Kompas.com - 08/07/2014, 22:26 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyampaikan pidato jelang pemilu di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2014). DEYTRI ROBEKKA ARITONANGKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyampaikan pidato jelang pemilu di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2014).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tim kampanye setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menempatkan saksi di semua tempat pemungutan suara (TPS). Ketua KPU Husni Kamil Manik mengimbau saksi yang ditempatkan adalah mereka yang benar-benar memahami proses dan peraturan pemungutan dan penghitungan suara.

"Kami mengajak perwakilan masing-masing tim kampanye di setiap tingkatan, utamanya saat pemungutan dan penghitungan di TPS, dapat menempatkan para saksi yang telah dibekali sejumlah pengetahuan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara," ujar Husni pada pidato jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2014).

Dia mengatakan, para saksi yang ditempatkan di TPS harus mengetahui proses di TPS berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU. Menurut Husni, setiap saksi berhak memberikan pendapat dan saran kepada penyelenggara di setiap tingkatan, terutama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), berdasarkan pengetahuannya.

"Agar kualitas pemungutan dan penghitungan suara esok dapat kita tingkatkan dibanding pada pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu legislatif lalu," kata dia.

Pada Rabu (9/7/2014) besok, seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Peserta Pilpres 2014 kali ini adalah pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPATK: Modus Baru TPPU

Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPATK: Modus Baru TPPU

Nasional
Kartini, Raden Ajeng yang Kesal Dipanggil dengan Gelar Bangsawannya

Kartini, Raden Ajeng yang Kesal Dipanggil dengan Gelar Bangsawannya

Nasional
Wapres Sebut Provinsi Riau Berpeluang Kembangkan Industri Ekonomi dan Keuangan Syariah

Wapres Sebut Provinsi Riau Berpeluang Kembangkan Industri Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kapal Selam TNI AL Dikabarkan Hilang Kontak | Dugaan KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

[POPULER NASIONAL] Kapal Selam TNI AL Dikabarkan Hilang Kontak | Dugaan KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

Nasional
Kapuspen: 5 Kapal dan 1 Helikopter Dikerahkan untuk Bantu Cari KRI Nanggala-402

Kapuspen: 5 Kapal dan 1 Helikopter Dikerahkan untuk Bantu Cari KRI Nanggala-402

Nasional
Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab, JPU Hadirkan 14 Saksi: Kapolsek Tebet hingga Dirjen Kemenkes

Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab, JPU Hadirkan 14 Saksi: Kapolsek Tebet hingga Dirjen Kemenkes

Nasional
Kapuspen TNI: Singapura dan Malaysia Tawarkan Bantuan Cari Kapal Selam Nanggala-402

Kapuspen TNI: Singapura dan Malaysia Tawarkan Bantuan Cari Kapal Selam Nanggala-402

Nasional
Kapuspen: Terdeteksi Pergerakan di Bawah Air, Belum Dapat Dipastikan Kapal Selam

Kapuspen: Terdeteksi Pergerakan di Bawah Air, Belum Dapat Dipastikan Kapal Selam

Nasional
Indonesia Dinilai Tak Cukup Hanya Andalkan Jumlah Penduduk, Puan: Pembangunan Manusia Harus Dilakukan

Indonesia Dinilai Tak Cukup Hanya Andalkan Jumlah Penduduk, Puan: Pembangunan Manusia Harus Dilakukan

Nasional
Hakim Kabulkan Permohonan Justice Collaborator Suharjito, Penyuap Edhy Prabowo

Hakim Kabulkan Permohonan Justice Collaborator Suharjito, Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Kerabat Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Kerabat Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
UPDATE: Total 4.329 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 19 di Qatar

UPDATE: Total 4.329 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 19 di Qatar

Nasional
Suharjito, Penyuap Eks Menteri KKP Edhy Prabowo, Divonis 2 Tahun Penjara

Suharjito, Penyuap Eks Menteri KKP Edhy Prabowo, Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Penny Lukito, Kepala BPOM Pilihan Jokowi yang Ditemani Keberanian dan Modal Pendidikan

Penny Lukito, Kepala BPOM Pilihan Jokowi yang Ditemani Keberanian dan Modal Pendidikan

Nasional
Pemerasan oleh Oknum Penyidik Dinilai Bikin KPK Kini Berada di Ambang Batas Kepercayaan Publik

Pemerasan oleh Oknum Penyidik Dinilai Bikin KPK Kini Berada di Ambang Batas Kepercayaan Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X