Kompas.com - 08/07/2014, 21:13 WIB
Ketua Pansus Rancangan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Benny K Harman, memberikan rancangan RUU tersebut kepada pimpinan DPR pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2014). Pengesahan RUU tersebut berlangsung alot. Sebagian anggota dewan meminta penundaan pengesahan RUU tersebut. KOMPAS/HERU SRI KUMOROKetua Pansus Rancangan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Benny K Harman, memberikan rancangan RUU tersebut kepada pimpinan DPR pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2014). Pengesahan RUU tersebut berlangsung alot. Sebagian anggota dewan meminta penundaan pengesahan RUU tersebut.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga dari sembilan fraksi di DPR RI menolak disahkannya perubahan atas Rancangan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (RUU MD3). Ketiganya, yakni Fraksi PDI-P, Hanura, dan PKB, memilih walk out saat perubahan RUU ini disahkan, Selasa (8/7/2014) malam.

"Dengan hormat kami tidak akan ikut pengambilan keputusan ini karena kami memahami ada masalah-masalah yang harus diselesaikan di dewan ini. Itulah tujuan kita melakukan perubahan UU MD3. Karena kami tidak ikut, kami meninggalkan ruang paripurna," ujar Sarifuddin Suding dari Fraksi Partai Hanura.

Hal senada juga diungkapkan Hanif Dhakiri dari Fraksi PKB. Menurut Hanif, masih banyak isu yang tidak memenuhi harapan Fraksi PKB oleh pansus yang dibentuk sekali lima tahun ini. Ia mengatakan, tidak ada alasan mendesak sehingga RUU ini harus diputuskan malam ini.

"Penetapan pimpinan DPRD Kota/Kabupaten rencananya baru Agustus-September. Praktis ini jadi urusan DPR, jadi tidak ada yang mendesak," katanya.

Sambil meminta maaf, Fraksi PKB juga melenggang keluar ruang sidang. Sementara itu, Arif Wibowo dari Fraksi PDI-P menilai pansus RUU MD3 telah mengingkari kehendak konstitusi dengan memasukkan tiga lembaga dalam satu UU.

"Ini adalah budaya yang buruk dalam konstitusi Indonesia," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Arif, PDI-P tidak akan ikut bertanggung jawab dengan disahkannya perubahan atas RUU ini. Ketiga anggota fraksi ini berjalan keluar ruang sidang sambil melambaikan tangan dan memberikan salam dua jari.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam UU MD3 sebelumnya memberikan porsi pada pemenang Pemilu untuk menjadi pimpinan DPR RI. Dalam pembahasan muncul usulan bahwa tidak mutlak pemenang Pemilu menjadi pimpinan DPR.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Capaian Vaksinasi Covid-19 pada Lansia Masih Jauh dari Harapan

Satgas: Capaian Vaksinasi Covid-19 pada Lansia Masih Jauh dari Harapan

Nasional
Gerindra: Sudah Tepat Kami Dorong Prabowo Maju Pilpres karena Disukai Milenial

Gerindra: Sudah Tepat Kami Dorong Prabowo Maju Pilpres karena Disukai Milenial

Nasional
Saat 3 Hakim MK Sebut UU Minerba Cacat Formil, tapi Gugatannya Tetap Ditolak...

Saat 3 Hakim MK Sebut UU Minerba Cacat Formil, tapi Gugatannya Tetap Ditolak...

Nasional
4.241.809 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Keputusan Pemerintah Turunkan Harga PCR

4.241.809 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Keputusan Pemerintah Turunkan Harga PCR

Nasional
14 Cabang Olahraga Nasional Difokuskan untuk Ditata Ulang

14 Cabang Olahraga Nasional Difokuskan untuk Ditata Ulang

Nasional
Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Lagi Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Lagi Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Covid-19 Naik di Sejumlah Negara, Kemenkes: Vaksinasi Saja Tak Cukup

Covid-19 Naik di Sejumlah Negara, Kemenkes: Vaksinasi Saja Tak Cukup

Nasional
Harga Sudah Turun, Tes PCR untuk Syarat Naik Pesawat Tetap Dikritik

Harga Sudah Turun, Tes PCR untuk Syarat Naik Pesawat Tetap Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan | Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

[POPULER NASIONAL] Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan | Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

Nasional
Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

Nasional
Satgas Sebut Kepatuhan Pakai Masker di Restoran dan Tempat Wisata di Bali dan Kepri Rendah

Satgas Sebut Kepatuhan Pakai Masker di Restoran dan Tempat Wisata di Bali dan Kepri Rendah

Nasional
Seputar Penurunan Harga Tes PCR, dari Masa Berlaku hingga Sanksi bagi Penyedia Tes

Seputar Penurunan Harga Tes PCR, dari Masa Berlaku hingga Sanksi bagi Penyedia Tes

Nasional
Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Nasional
Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Nasional
Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.