Kompas.com - 08/07/2014, 14:27 WIB
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
— Rancangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2014). Setelah pengesahan itu, Nova Riyanti Yusuf, mantan Ketua Panja RUU Kesehatan Jiwa, menjalankan nazarnya "berenang" di kolam air mancur yang ada di Kompleks Parlemen.

Dalam rapat paripurna, semua fraksi menyatakan setuju pengesahan UU Kesehatan Jiwa. Nova Riyanti yang akrab disapa Noriyu ikut berteriak setuju. Setelah disahkan, politisi Partai Demokrat itu langsung berlari keluar dari ruang paripurna.

Di luar, dokter spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa yang berparas cantik itu disambut sejumlah pendukung pengesahan UU Kesehatan Jiwa, di antaranya dari Health Center Service dan Komunitas Skizofrenia.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf.


Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi juga tampak memberikan selamat kepada Noriyu. Tak lama setelah berfoto bersama, Noriyu lalu masuk ke kolam air mancur di depan gedung kura-kura.

"RUU Kesehatan Jiwa kayaknya sempat ketahan dan ada drama pencopotan saya pula (sebagai Wakil Ketua Komisi IX). Ini berat banget, tapi alhamdulillah. Saya bicara sama tenaga ahli Firi Wahid, kalau sampai RUU ini gol, saya nyemplung di kolam DPR. Kita harus memenuhi," kata Noriyu.

Noriyu berpendapat, UU Kesehatan Jiwa penting karena dua hal. Pertama, pada tahun 1966, Indonesia pernah punya UU Kesehatan Jiwa yang ditandatangani Presiden Soekarno. Namun, kata dia, UU tersebut kemudian hilang. Padahal, definisi kesehatan menurut World Health Organization (WHO) meliputi sehat fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Selain itu, lanjut dia, menurut World Health Assembly, kesehatan jiwa harus menjadi prioritas di tiap negara. Saat ini tinggal 25 persen negara di dunia yang tidak memiliki UU ini.

"Indonesia bisa unjuk gigi karena kita selangkah maju dengan UU Kesehatan Jiwa ini," tambahnya.

Noriyu berharap pemerintahan selanjutnya segera membuat aturan turunan dari UU tersebut agar bisa diimplementasikan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Soroti Dampak Krisis Global, Ketua MPR Pertanyakan Kondisi APBN

Pemerintah Diminta Soroti Dampak Krisis Global, Ketua MPR Pertanyakan Kondisi APBN

Nasional
Hadiri Sidang Tahunan MPR, Wapres Ma'ruf Amin Kenakan Pakaian Adat Solo

Hadiri Sidang Tahunan MPR, Wapres Ma'ruf Amin Kenakan Pakaian Adat Solo

Nasional
Jelang Sidang Tahunan MPR, Megawati dan Tokoh-Pejabat Berdatangan ke Senayan

Jelang Sidang Tahunan MPR, Megawati dan Tokoh-Pejabat Berdatangan ke Senayan

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mardani Maming Selama 40 Hari

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mardani Maming Selama 40 Hari

Nasional
Keterangan Bharada E Tunjukkan Obstruction of Justice Kasus Brigadir J Semakin Kuat

Keterangan Bharada E Tunjukkan Obstruction of Justice Kasus Brigadir J Semakin Kuat

Nasional
Link Siaran Langsung Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan 2022

Link Siaran Langsung Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan 2022

Nasional
Bareskrim Tangkap Kasat Narkoba Polres Karawang terkait Peredaran Ekstasi

Bareskrim Tangkap Kasat Narkoba Polres Karawang terkait Peredaran Ekstasi

Nasional
TNI AL Resmikan Kapal Rumah Sakit KRI dr Radjiman

TNI AL Resmikan Kapal Rumah Sakit KRI dr Radjiman

Nasional
Sambo, Kode Etik dan Rasa Etika Publik

Sambo, Kode Etik dan Rasa Etika Publik

Nasional
Jerat Pidana 3 Perkara untuk Surya Darmadi, Buron Megakorupsi Rp 78 T

Jerat Pidana 3 Perkara untuk Surya Darmadi, Buron Megakorupsi Rp 78 T

Nasional
Selain Minta 'Fee' Rp 15 Triliun ke Negara Melalui Jokowi, Deolipa Gugat Bharada E hingga Kapolri Rp 15 Miliar

Selain Minta "Fee" Rp 15 Triliun ke Negara Melalui Jokowi, Deolipa Gugat Bharada E hingga Kapolri Rp 15 Miliar

Nasional
KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

Nasional
Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Nasional
Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.