LBH Jakarta Laporkan Fahri Hamzah ke Badan Kehormatan DPR RI

Kompas.com - 07/07/2014, 13:29 WIB
Fahri Hamzah Sabrina AsrilFahri Hamzah
|
EditorI Made Asdhiana
JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melaporkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah ke Badan Kehormatan DPR RI. Laporan ini terkait tudingan anggota Komisi III tersebut terhadap LBH Jakarta soal dana hibah dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada tahun 2013.

Ditemui di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2014), pengacara publik LBH Jakarta, Atika Yuanita, menjelaskan, dana hibah sejumlah Rp 300 juta yang dituding Fahri sebagai dana yang diberikan Jokowi untuk menyerang salah satu calon presiden adalah dana hibah bantuan hukum untuk warga miskin yang diajukan LBH Jakarta melalui proposal resmi tahun 2013.

Dana tersebut, ujar Atika, diajukan sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum No 16 Tahun 2011 Pasal 19 ayat 1 dan 2. "Dana itu tidak ada hubungan dengan politik dan pemilihan presiden 2014. Karena dana itu diajukan tahun 2013 sebelum Jokowi mencalonkan diri dan sudah dilaporkan ke Pemprov. Auditnya pun sudah diberikan dan bisa dilihat di web kami," ujar Atika.

Karena itu, lanjut Atika, LBH Jakarta menyayangkan pernyataan Fahri Hamzah yang mengatakan dana tersebut diberikan Jokowi untuk menyerang Prabowo Subianto. Selain meminta BK DPR RI memproses Fahri secara etik, LBH Jakarta juga menuntut Fahri meminta maaf kepada LBH Jakarta. "Kami minta Pak Fahri meminta maaf dan mengklarifikasi dasar pernyataannya tersebut," kata Atika.


Atika menambahkan, dana bantuan hukum tersebut digunakan untuk mendampingi kasus yang melibatkan masyarakat kurang mampu. "Bahkan dari beberapa kasus kami berhadapan dengan Pemprov DKI," katanya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

Nasional
Pilkada Tangsel, Putri Ma'ruf Amin Bangun Komunikasi dengan Semua Partai

Pilkada Tangsel, Putri Ma'ruf Amin Bangun Komunikasi dengan Semua Partai

Nasional
PKS Terus Upayakan Pembentukan Pansus Jiwasraya

PKS Terus Upayakan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Nasional
Usai Tinjau Longsor, Wakapolri Pastikan Tindak Tambang Ilegal di Bogor

Usai Tinjau Longsor, Wakapolri Pastikan Tindak Tambang Ilegal di Bogor

Nasional
Ketua MPR Minta Penegak Hukum Pahami Kejahatan Korporasi

Ketua MPR Minta Penegak Hukum Pahami Kejahatan Korporasi

Nasional
PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

Nasional
Bantah soal Dinasti Politik Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah: Saya Tak Aji Mumpung

Bantah soal Dinasti Politik Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah: Saya Tak Aji Mumpung

Nasional
Amien Rais Diminta Tak Intervensi Kongres PAN, Abdillah Toha: Bikin Ruwet

Amien Rais Diminta Tak Intervensi Kongres PAN, Abdillah Toha: Bikin Ruwet

Nasional
Senin Pekan Depan, Buruh Gelar Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR

Senin Pekan Depan, Buruh Gelar Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR

Nasional
Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

Nasional
Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Dinilai Langgengkan Impunitas

Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Dinilai Langgengkan Impunitas

Nasional
Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia...

Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia...

Nasional
Putri Ma'ruf Amin Ikut Seleksi PSI untuk Pilkada Tangsel, Bawa Skema Berantas Korupsi

Putri Ma'ruf Amin Ikut Seleksi PSI untuk Pilkada Tangsel, Bawa Skema Berantas Korupsi

Nasional
Tragedi Semanggi, Ketua Komisi III Sebut DPR Tak Bisa Nyatakan Bukan Pelanggaran HAM Berat

Tragedi Semanggi, Ketua Komisi III Sebut DPR Tak Bisa Nyatakan Bukan Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Wahyu Setiawan sebagai Anggota KPU

Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Wahyu Setiawan sebagai Anggota KPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X