Pilpres di Hongkong Ricuh, Kubu Prabowo-Hatta Salahkan WNI

Kompas.com - 07/07/2014, 09:19 WIB
Para TKI yang memprotes karena tidak bisa memilih di Lapangan Victoria Park, Hongkong, Minggu (6/7/2014). Gambar diambil dari halaman Facebook Adian Napitupulu. FACEBOOKPara TKI yang memprotes karena tidak bisa memilih di Lapangan Victoria Park, Hongkong, Minggu (6/7/2014). Gambar diambil dari halaman Facebook Adian Napitupulu.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
— Juru bicara tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Tantowi Yahya, menilai pelaksanaan pemilu presiden di Hongkong sudah sesuai dengan prosedur. Menurut Tantowi, lokasi tempat pemungutan suara di Victoria Park yang merupakan tempat umum memang harus digunakan dalam waktu yang terbatas.

"Karena mengambil lokasi publik kan, jadi izinnya dari pemerintah (Hongkong). Waktunya sudah ditetapkan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kalau sudah melewati batas jam 5, ya risiko tidak bisa memilih lagi," kata Tantowi saat dihubungi, Senin (7/7/2014) pagi.

Tantowi membantah banyak warga yang tidak bisa memilih karena jumlah TPS yang terbatas dan antrean yang mengular. Menurut dia, berdasarkan keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), banyak warga yang sudah diperingatkan oleh panitia untuk menggunakan hak pilihnya sebelum pukul 17.00, tetapi justru diabaikan.

"Mereka justru hanya duduk-duduk saja di sekitar sana. Ketika sudah jam 5 dan pintu ditutup, malah mau minta dibuka karena ingin milih. Ini kan seperti di-setting untuk membuat kekacauan. Kita sudah mengertilah agenda semacam ini," papar Tantowi.

"Itu keterangan dari KJRI yang bisa dipercaya, karena tidak memihak kanan kiri," tambahnya.

Oleh karena itu, Tantowi mengatakan, pihaknya merasa tidak dirugikan karena peristiwa ini. Meski orang-orang yang tidak bisa memilih itu, misalnya, akan memilih Prabowo-Hatta, menurut Tantowi, hal itu merupakan risiko mereka karena tidak mengikuti prosedur yang ada.

"Kita harus ikut peraturan. Lewat tenggat waktu tidak boleh memilih. Jangankan di luar negeri, di sini saja lewat batas jam 1 sudah tidak bisa memilih," ujar politisi Partai Golkar itu.

Pemungutan suara pilpres yang digelar Panitia Pemungutan Luar Negeri di Hongkong berlangsung ricuh, Minggu (6/7/2014) sore. Ratusan orang mengamuk dan merobohkan pagar tempat pemungutan suara yang ditutup sebelum mereka memberikan suara. Celetukan panitia memperburuk situasi. (baca: Pemungutan Suara di Hongkong Ricuh, Celetukan Panitia Memperparah Situasi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Nasional
Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

Nasional
Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Nasional
Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

Nasional
Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Nasional
Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Pemerintah Siapkan Karantina 'Bubble' untuk Moto GP dan KTT G20

Pemerintah Siapkan Karantina "Bubble" untuk Moto GP dan KTT G20

Nasional
UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

Nasional
Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

Nasional
Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Nasional
Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Nasional
UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Nasional
Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Nasional
Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.