Kompas.com - 06/07/2014, 12:20 WIB
Tantowi Yahya KOMPAS/RADITYA HELABUMITantowi Yahya
Penulis Ihsanuddin
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.COM - Tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tetap yakin Joko Widodo pada saat kampanye pernah bicara bahwa petani tidak memerlukan koperasi. 

Dalam debat terakhir capres-cawapres, Sabtu (5/7/2014), Prabowo bertanya perihal itu. Namun Jokowi membantah pernah menyebut petani tidak memerlukan koperasi dan menilai Prabowo telah mendapatkan informasi yang salah.

"Kita ada datanya. Ada di pemberitaan dari berbagai media online. Ada 18 berita kita kumpulkan. Ada buktinya, nanti saya kirimkan," kata Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya, saat dihubungi, Minggu (6/7/2014).

Menurut Tantowi, Jokowi telah berbohong dan tak mengakui pernyataan yang dilontarkannya sendiri. Dia menyayangkan sikap Jokowi itu. Tantowi menilai, sikap Jokowi berbanding terbalik dengan Prabowo yang secara tegas mengakui pertanyaan JK, bahwa dia pernah berbicara soal tuduhan kleptokrasi.

"Bukan mengelak, tapi memang ingkar, dia itu ingkar seperti itu bukan hal yang baru. Janji 5 tahun memimpin Jakarta, tapi nyatanya belum 5 tahun sudah meninggalkan," ujar Tantowi.

Tantowi lalu mengirimkan sebuah link berita dari vivanews.co.id. Pemberitaan itu berjudul, "Joko Widodo Anggap Koperasi Tak Tepat Untuk Petani dan Nelayan".

Dalam berita itu disebutkan, Jokowi berkampanye di Indramayu, Jawa Barat pada 17 Juni 2014). Menurut artikel itu, Jokowi mengatakan, koperasi tidak cukup membantu para nelayan dan petani dalam hal permodalan. Menurut dia, paling efektif adalah dengan memberikan bantuan langsung supaya subsidi pemerintah untuk petani dan nelayan itu langsung dirasakan.

Namun, saat debat Jokowi menampik informasi tersebut. Jokowi mengatakan Prabowo mungkin salah baca atau salah dengar karena menurut Jokowi semua orang tahu bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian. Dalam video YouTube, saat ke Indramayu, Jokowi menandatangani piagam perjuangan Desa Karangsong yang salah satu butirnya justru memperkuat koperasi nelayan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.