Dewan Pers: Bukan Produk Jurnalistik, Harusnya "Obor Rakyat" Kena Pasal Pidana

Kompas.com - 05/07/2014, 10:00 WIB
Pimpinan Ponpes Al Mizan Maman Imanulhaq memperlihatkan tabloid AMBARANIE NADIA K.MPimpinan Ponpes Al Mizan Maman Imanulhaq memperlihatkan tabloid "Obor Rakyat" edisi 2 di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/6/2014)
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers M. Ridlo Eisy menilai sanksi yang dikenakan kepada Pemimpin Redaksi tabloid Obor Rakyat Setyardi Budiono dan Redakturnya Darmawan Sepriyossa terlalu ringan. Pasalnya, imbuh Ridlo, terbitnya Obor Rakyat lebih berat dari sekadar melanggar undang-undang pers.

"Ini ringan banget cuma (denda) Rp 100 juta. Tidak sebanding. Itu kalau saya jadi yang difitnah, saya pikir tidak sebanding lah," ujar Ridlo di Gedung Dewan Pers, Jumat (4/7/2014).

Ridlo menambahkan, Obor Rakyat tidak memenuhi syarat-syarat produk jurnalistik sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 12 Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang pers yang menyebutkan bahwa perusahaan pers wajib memiliki badan hukum dan mencantumkan alamat beserta penanggungjawab redaksi dengan jelas. Oleh karena itu, Ridlo masih menganggap Obor Rakyat bukanlah produk jurnalistik.

"Bukan produk jurnalistik, itu jelas. Kita tidak mau (dikaitkan). Bukan ranah pers, bukan ranah jurnalistik," tegas Ridlo.

Menurut Ridlo, semestinya kepolisian menindak Setyardi dan Darmawan dengan delik pidana umum karena dugaan penyebaran fitnahnya lebih kuat. Ia pun meminta kepolisian untuk menindak mereka dengan undang-undang hukum pidana.

"Ini KUHP. Silakan bapak polisi pakai KUHP. Bukan produk pers ngapain dihukum dengan undang-undang pers?" ujarnya.

Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Setyardi dan Darmawan sebagai tersangka atas terbitnya tabloid Obor Rakyat pada Jumat (4/7/2014). Mereka dijerat pasal 18 ayat (1) dan (2) juncto pasal 9 Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang pers. Mereka dianggap menyalahi undang-undang tetsebut karena tidak memiliki badan hukum dengan sanksi denda maksimal Rp 100 juta.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

Nasional
Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X