Kompas.com - 04/07/2014, 15:39 WIB
Ilustrasi: Kerusuhan Mei 1998 ARBAIN RAMBEYIlustrasi: Kerusuhan Mei 1998
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Para aktivis korban penculikan tahun 1997/1998 kini bersuara meminta agar pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengusut tuntas peristiwa pelanggaran HAM masa lalu. Mereka yang terdiri dari Raharja Waluya Jati, Mugiyanto, Faisol Riza, Nezar Patria, dan Aan Rusdianto menuliskan sepucuk surat terbuka kepada pasangan nomor urut dua itu.

Jati yang membacakan surat itu dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (4/7/2014), mengungkapkan mereka adalah generasi yang harus membayar mahal atas reformasi yang kini bisa dinikmati rakyat banyak. Surat terbuka itu, ungkap Jati, adalah harapan dan kepercayaan kepada sosok Jokowi-JK untuk menyelesaikan persoalan HAM di masa lalu.

Berikut petikan surat terbuka itu:

"Apakah kami tidak cukup bersyukur karena telah pulang dengan selamat, kembali ke pelukan orang-orang tercinta dan keluarga? Apakah kami tidak tahu diri dengan menuliskan surat ini, setelah 16 tahun peristiwa berlalu? Kami ingin menegaskan sekali lagi kepada Bapak berdua sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, bahwa peristiwa penculikan bukanlah isu politik yang sedang diperdagangkan di bursa Pemilu Presisden.

Penculikan aktivis dan rakyat Indonesia di tahun 1997-1198 karena alasan politik adalah peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan. Penculikan adalah peristiwa nyata yang melukai rasa kemanusiaan siapa pun, dan hingga kapan pun tak boleh ditutup selama mereka yang hilang belum kembali atau ada kejelasan nasibnya.

Kami percaya, Anda berdua atau siapa saja pembaca surat ini, termasuk para penculik yang saat ini masih bisa menyentuh dan memandangi anak tercintanya, pasti akan berjuang hingga akhir usia bila orang tercinta kalian direnggut paksa dan dihilangkan dengan jahat. Enam belas tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah penantian bagi keluarga korban penculikan.

Saat telah terang siapa pelaku penculikan, dan kami bersaksi bahwa mereka yang belum kembali pernah berada di tempat penyekapan yang sama, maka setiap hari penantian keluarga korban adalah rasa nyeri di setiap tarikan nafas. Bapak Jokowi dan Jusuf Kalla, Sengaja kami berkirim surat ini kepada Anda berdua dengan disaksikan jutaan rakyat Indonesia yang sedang merindukan perubahan nyata, karena Anda berdua bukanlah bagian dari pelaku kejahatan politik di masa lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kami menyematkan harapkan di hati Anda, karena Anda berdua adalah jalan keluar dari penantian panjang penyelesaian masalah. Sebagaimana masing-masing telah Anda tunjukkan kepada kami, bahwa Anda berdua mampu mengurai dan menyelesaikan soal-soal pelik dalam kehidupan berbangsa di negeri ini.

Anda berdua tak boleh punya keraguan sedikit pun untuk tidak menyelesaikan kasus yang sebenarnya telah terang-benderang. DPR RI pada 15 September 2009 telah memutuskan untuk:

1. Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk pengadilan HAM Ad Hoc

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.