Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Vs Jokowi, Priayi Vs "Wong Cilik"?

Kompas.com - 04/07/2014, 08:55 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti CSIS, Philips Jusario Vermonte, menyebut Pemilu Presiden 2014 ibarat pertarungan dua kubu yang tiada henti di tengah masyarakat feodal. Priayi melawan wong cilik. Apa maksudnya?

"Kaum priayi terganggu status quo-nya melihat orang yang bukan siapa-siapa amat populer dan mungkin saja jadi presiden," ujar Philips dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (3/7/2014) malam.

Dalam perspektif feodalistik, kata Philips, kelas sosial dikategorikan menjadi priayi, abangan, dan wong cilik atau rakyat jelata. Dari strata tersebut muncul hak, kewajiban, dan karakter yang berbeda dan cenderung timpang, yang melekat kepada orang yang berdiam di kelas-kelas tersebut.

Philips mengibaratkan pasangan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sebagai representasi kelas priayi berdasarkan paparan perspektif itu. Sementara pasangan nomor urut dua, Joko Widodo-Mohammad Jusuf Kalla, menurut dia adalah representasi kelas wong cilik.

Menurut Philips, saat ini "perang" kian sengit, bahkan tiada akhir. Dia pun berpendapat kalangan priayi dapat melakukan apa saja demi mencegah wong cilik berkuasa. Sebaliknya, ujar dia, kalangan wong cilik hanya bisa menepis dan menyusun strategi lagi.

Jokowi, kata Philips, "dihajar" kanan-kiri dengan pernyataan-pernyataan yang merendahkan martabat. "Sebagian besar bukan dari elite sang rival, memang. Namun, dari tangan-tangan lainnya yang boleh jadi sengaja dibuat demi mempertahankan status quo," ujar dia.

Philips berpendapat, tak ada yang bisa dilakukan Jokowi selain fokus pada upaya meraup suara sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kemenangan. Upaya itu, sebut dia, termasuk menyasar kaum priayi sebagai target pemilihnya.

Meski demikian, Philips melihat kaum terdidik yang disasar Jokowi lewat debat di televisi dan beragam cara kampanye itu tetap berpendapat upaya itu tak pernah cukup. "Lihat saja reaksi mereka-mereka yang punya pemikiran feodal. Menghina penampilan fisik, cara bicara," lanjut dia.

Philips menyayangkan perspektif feodalisme masih tumbuh subur di Indonesia. "Alangkah indahnya demokrasi jika perspektif itu dihilangkan dan kompetisi dijalankan dengan fair," ujar dia. "Menyedihkan, menyaksikan ternyata feodalisme berurat-berakar demikian dalam di republik kita ini."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com