Kompas.com - 04/07/2014, 06:42 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Oleh Benny Pasaribu

APA yang salah dari pengelolaan negara kita yang kekayaan alamnya melimpah? Kita hidup dalam paradoks. Di luar negeri, kita dipuji setinggi langit atas kemajuan ekonomi dan demokrasi. Di dalam negeri, rakyat berkutat menghadapi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.

Pengelolaan makroekonomi memang cukup berhasil di tengah terpaan krisis global 2008. Selama 2008-2013, ekonomi tumbuh rata-rata 5,85 persen. Indonesia pun masuk 10 besar ekonomi
dunia. APBN terus naik menjadi Rp 1.726 triliun pada 2013. Pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita mencapai Rp 36,5 juta pada 2013.

Namun, pada saat bersamaan ketimpangan melebar. Sejak 2004, tren angka rasio gini meningkat (0,413 pada 2013), tertinggi sejak 1964. Angka kemiskinan masih tinggi, yakni 28,55 juta orang pada 2013, dengan patokan garis kemiskinan Rp 292.951 per bulan per kapita. Jumlah warga miskin kita hampir sama dengan seluruh penduduk Malaysia. Tingkat pengangguran juga masih tinggi, 7,15 juta warga pada 2014. Utang luar negeri hampir Rp 3.000 triliun.

Orientasi pembangunan ekonomi menjauh dari sistem ekonomi kerakyatan yang diamanahkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, implementasinya juga tidak mampu menyentuh persoalan rakyat.

Ekonomi konstitusional

Cita-cita utama pembentukan negara kita ialah keinginan luhur mewujudkan ”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang dijiwai empat sila lain dalam Pancasila.

UUD 1945 menjabarkan cita-cita luhur itu, antara lain berupa jaminan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27), mendapatkan pengajaran (Pasal 31), serta hak fakir miskin dan anak-anak telantar (Pasal 34).

Adapun Pasal 33 menggariskan mekanisme mewujudkan cita-cita itu, yakni perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (ayat 1). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara (ayat 2). Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (ayat 3).

Sistem ekonomi kerakyatan bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat (bonum commune). Sekurangnya ada tujuh elemen penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Pertama, negara harus menjadi pemegang kuasa mutlak atas sumber daya alam (SDA) yang kita miliki. Pengelolaannya bisa diserahkan kepada BUMN, koperasi, dan swasta sesuai keunggulan komparatif masing-masing. Pemerintah harus tetap sebagai pengendali.

Kedua, kebijakan fiskal lebih terkendali dengan menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran. Fokusnya pada pemberian subsidi kepada warga yang membutuhkan, optimalisasi penerimaan pajak dan bukan pajak, penyediaan barang dan jasa publik, termasuk infrastruktur, sarana pendidikan dan kesehatan, serta penanggulangan kemiskinan. Kebijakan moneter dan perbankan harus lebih longgar dengan fokus pada stabilisasi nilai rupiah.

Ketiga, kebijakan industri dan perdagangan diarahkan untuk mewujudkan struktur industri yang kuat, efisien, dan berdaya saing tinggi. Pemberdayaan UMKM dan koperasi mutlak dilakukan oleh negara. Kompetisi dikendalikan agar berlangsung sehat dan mengarah ke pola kerja sama/kemitraan, bukan saling mematikan.

Berdasarkan studi yang saya lakukan dengan menggunakan computable general equilibrium (CGE), dari 18 sektor, pangan dan minuman (F&B) paling unggul untuk dipilih sebagai target industri yang dikembangkan oleh pemerintah. Sektor ini akan membuka lebih banyak lapangan kerja (3-5 juta per tahun) serta meningkatkan devisa dan nilai rupiah. F&B juga bisa jadi andalan ekspor dan tulang punggung terwujudnya kedaulatan pangan dan energi.

Keempat, tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta bebas dari korupsi. Reformasi birokrasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta kesejahteraan PNS dan TNI/Polri. Perizinan harus dipermudah, cepat, dan murah.

Kelima, reformasi agraria menjadi sangat penting guna mempermudah akses rakyat terhadap lahan. Negara harus menerapkan pembatasan atas pemilikan atau pengusahaan lahan oleh swasta dan mengendalikan pergerakan harga tanah.

Keenam, penguatan otonomi daerah diarahkan untuk lebih memberdayakan desa sebagai ujung tombak pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Pemberdayaan desa dilakukan lewat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa. Anggaran desa dapat melebihi Rp 1 miliar per tahun sesuai kebutuhan.

Ketujuh, pembangunan sumber daya manusia (SDM) diarahkan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas. Di sinilah relevansi pembangunan karakter dan revolusi mental sebagaimana digaungkan Joko Widodo (Jokowi) (Kompas, 10 Mei 2014). Sistem ekonomi kerakyatan membutuhkan SDM yang memiliki mental dan semangat gotong royong dan kekeluargaan.

Masyarakat berkarakter seperti itu tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan, toleran, tidak masa bodoh (free rider), tidak ada moral hazard serta ada transparansi dan akuntabilitas.

Akhirnya, pembangunan ekonomi tidak bisa terlepas dari pembangunan karakter manusia dengan memupuk solidaritas dan tanggung jawab untuk maju bersama (development inclusion). Untuk itu, kita memerlukan Undang-Undang Ekonomi Kerakyatan guna menjabarkan Pasal 33 UUD 1945.

Benny Pasaribu
Praktisi Ekonomi Kerakyatan, Meraih Gelar Doktor Ekonomi dari Universitas Ottawa, Kanada
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Nasional
KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

Nasional
Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.