Jokowi: Petani Harus Dimuliakan, Stop Impor!

Kompas.com - 02/07/2014, 21:51 WIB
Capres nomor urut 2, Joko Widodo, mengumumkan harta kekayaan hasil verifikasi KPK, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2014). Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto memiliki harta kekayaan terbanyak, yaitu sebesar Rp 1,6 triliun, cawapres nomor urut 2 Jusuf Kalla sebesar Rp 465 miliar, cawapres nomor urut 1 Hatta Rajasa sebesar Rp 30 miliar, dan capres nomor urut 2 Joko Widodo sebesar Rp 29 miliar. TRIBUNNEWS/HERUDINCapres nomor urut 2, Joko Widodo, mengumumkan harta kekayaan hasil verifikasi KPK, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2014). Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto memiliki harta kekayaan terbanyak, yaitu sebesar Rp 1,6 triliun, cawapres nomor urut 2 Jusuf Kalla sebesar Rp 465 miliar, cawapres nomor urut 1 Hatta Rajasa sebesar Rp 30 miliar, dan capres nomor urut 2 Joko Widodo sebesar Rp 29 miliar.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo mengaku akan menghentikan kebijakan impor pangan jika ia terpilih menjadi presiden 2014 bersama wakilnya, M Jusuf Kalla. Menurut Jokowi, Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah dengan tanah yang subur ini seharusnya jadi negara pengekspor.

"Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok," kata Jokowi di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (2/7/2014).

Menurut Jokowi, pemerintah harus menghentikan impor untuk memicu agar para petani lebih semangat melakukan produksi. Jokowi pun memuji beras Cianjur yang pulen dan wangi.

"Bayangkan, kita jerih payah produksi, eh ada impor. Kejadian itu yang membuat kita malas berproduksi. Oleh sebab itu, petani harus dimuliakan," ucapnya.

Jokowi juga mempertanyakan alasan Indonesia harus melakukan impor. Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini menduga adanya mafia daging, beras, hingga minyak yang membuat pemerintah harus melakukan impor.

"Saya enggak ngerti sebabnya. Ada yang tahu sebabnya apa?" tanya Jokowi. "Bocor, bocor," jawab warga Cianjur kompak. Menurut Jokowi, jika pemerintah memiliki niat, maka langkah untuk menghentikan impor bisa terlaksana. Ia pun kembali menegaskan, jika terpilih untuk memimpin bangsa Indonesia bersama Jusuf Kalla, ia akan menghentikan kebijakan impor.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Enam Mantan Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Dugaan Suap

KPK Periksa Enam Mantan Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Dugaan Suap

Nasional
Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program Pemulihan Ekonomi

Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program Pemulihan Ekonomi

Nasional
KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

Nasional
Kasus Suap dan Gratifikasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Dua Saksi

Kasus Suap dan Gratifikasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Dua Saksi

Nasional
Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Nasional
Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Nasional
Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Nasional
WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

Nasional
ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X