Bawaslu Panggil Fahri Hamzah soal Komentar "Sinting"

Kompas.com - 02/07/2014, 12:36 WIB
Fahri Hamzah. KOMPAS/PRIYOMBODOFahri Hamzah.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
— Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memanggil anggota tim pemenangan calon presiden calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fahri Hamzah. Pemanggilan itu untuk menindaklanjuti laporan tim pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait pernyataan Fahri di akun Twitter.

"(Fahri Hamzah) sudah dipanggil. Kami sudah mengirimkan undangan karena paling lambat laporan ditindaklanjuti dua hari sejak laporan diterima," ujar anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).

Namun, Nelson belum dapat memastikan kapan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dapat memenuhi panggilan untuk diklarifikasi.

"Apakah hari ini atau besok, saya perlu cek lagi," kata Nelson.


Selain Fahri, Bawaslu juga memanggil tim advokasi Jokowi-JK sebagai pelapor. Dia mengatakan, keterangan pihak Jokowi dibutuhkan untuk menunjukkan faktor yang dinilai sebagai penghinaan bagi Jokowi dan santri di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, tim Jokowi-JK melaporkan Fahri Hamzah ke Bawaslu. Fahri menyerang Jokowi terkait janji Jokowi untuk menjadikan setiap tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional jika terpilih dalam pilpres.

Melalui akun Twitter @fahrihamzah, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menulis, "Jokowi janji 1 Muharam hari santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!"

Fahri tidak merasa menghina Jokowi. Penulisan kata "sinting" untuk calon presiden nomor dua itu, menurut dia, merupakan kritik dan bukan penghinaan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Nasional
Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Nasional
Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X