Bawaslu Panggil Fahri Hamzah soal Komentar "Sinting"

Kompas.com - 02/07/2014, 12:36 WIB
Fahri Hamzah. KOMPAS/PRIYOMBODOFahri Hamzah.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
— Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memanggil anggota tim pemenangan calon presiden calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fahri Hamzah. Pemanggilan itu untuk menindaklanjuti laporan tim pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait pernyataan Fahri di akun Twitter.

"(Fahri Hamzah) sudah dipanggil. Kami sudah mengirimkan undangan karena paling lambat laporan ditindaklanjuti dua hari sejak laporan diterima," ujar anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).

Namun, Nelson belum dapat memastikan kapan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dapat memenuhi panggilan untuk diklarifikasi.

"Apakah hari ini atau besok, saya perlu cek lagi," kata Nelson.

Selain Fahri, Bawaslu juga memanggil tim advokasi Jokowi-JK sebagai pelapor. Dia mengatakan, keterangan pihak Jokowi dibutuhkan untuk menunjukkan faktor yang dinilai sebagai penghinaan bagi Jokowi dan santri di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, tim Jokowi-JK melaporkan Fahri Hamzah ke Bawaslu. Fahri menyerang Jokowi terkait janji Jokowi untuk menjadikan setiap tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional jika terpilih dalam pilpres.

Melalui akun Twitter @fahrihamzah, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menulis, "Jokowi janji 1 Muharam hari santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!"

Fahri tidak merasa menghina Jokowi. Penulisan kata "sinting" untuk calon presiden nomor dua itu, menurut dia, merupakan kritik dan bukan penghinaan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Nasional
63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

Nasional
Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Nasional
Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Nasional
Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Nasional
RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Nasional
Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Nasional
Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

Nasional
Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Nasional
Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Nasional
Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Nasional
UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X