Fahri Hamzah Dinilai Tak Bisa Bedakan Kritik dan Kebencian

Kompas.com - 02/07/2014, 06:31 WIB
Halaman akun Twitter Fahri Hamzah yang dilaporkan menghina calon presiden Joko Widodo. TWITTER/@fahrihamzahHalaman akun Twitter Fahri Hamzah yang dilaporkan menghina calon presiden Joko Widodo.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menyayangkan pernyataan dari Fahri Hamzah, anggota tim pemenangan pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, terkait janji calon presiden Joko Widodo untuk menetapkan 1 Muharam menjadi Hari Santri Nasional.

Menurut Ray, dari pernyataan itu terlihat Fahri tak bisa membedakan antara kritik yang membangun dan kebencian. Pemuatan kata "sinting" di akhir kicauan Fahri yang menyoal janji Jokowi itu adalah diksi kebencian, bukan kritik.

"Fahri membuat definisi sendiri tentang bagaimana ia berbuat dan berkata, lalu menyebut tindakannya sebagai kritik. Dia sedang tidak berbicara di ruang yang kedap suara, tetapi di ruang publik yang memiliki pandangan dan definisi tentang apa itu kritik, kebencian, dan sarkasme," kata Ray melaui pesan elektronik, Rabu (2/7/2014).

Kritik Fahri soal janji Hari Santri itu disampaikan lewat akun Twitter @fahrihamzah pada Kamis (27/6/2014). Dia menulis, "Jokowi janji 1 Muharam hari santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!"


Jika memang Fahri ingin mengkritik, Ray berpendapat penggunaan kata "sinting" tersebut tidak tepat. Menurut dia, Fahri punya banyak pilihan kata yang lebih halus. "Kritik tidak dengan sendirinya membenarkan munculnya kata-kata yang secara umum dipergunakan untuk menggambarkan ketidakwarasan," kata dia.

Bahkan, imbuh Ray, kalimat tweet Fahri tak mengandung nada kritik selain hanya sekadar pengumbaran kata yang menggambarkan perasaan hati Fahri daripada penilaian kritis. Lagi pula, kata dia, permintaan 1 Muharam ditetapkan menjadi Hari Santri Nasional merupakan usul dari banyak santri yang kemudian ditampung Jokowi.

Karena itu, kata Ray, menyebut persetujuan Jokowi atas usulan tersebut sebagai "sinting" dapat diartikan secara tidak langsung turut mengatakan para santri sebagai pengusul juga sinting. "Karena hal ini menyangkut norma sosial yang berlaku, maka benar adanya sebaiknya hal ini segera dituntaskan oleh Bawaslu," ujar dia.

Ray berharap Bawaslu segera menentukan apakah tweet Fahri ini masuk kategori pelecehan atau memang semata ungkapan kekritisan. "Mengingat waktu pemilu makin dekat, sebaiknya Bawaslu segera dapat menyelesaikannya sehingga kita bisa membedakan apa itu kritik dan apa itu kebencian," tutur dia.

Sebelumnya, Fahri membantah tweet-nya soal janji Jokowi menetapkan 1 Muharam sebagai Hari Santri merupakan hinaan untuk Jokowi. Dia berkilah, kicauannya itu merupakan kritik bagi Jokowi.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Nasional
Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Nasional
Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergitas Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergitas Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Nasional
KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Nasional
Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Nasional
Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Nasional
Jaksa Agung Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan OJK dalam Kasus Jiwasraya

Jaksa Agung Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan OJK dalam Kasus Jiwasraya

Nasional
ICW Nilai Sikap KPK soal Kasus Harun Masiku Tidak Tegas

ICW Nilai Sikap KPK soal Kasus Harun Masiku Tidak Tegas

Nasional
BNPB Imbau Masyarakat Tak Jadikan Bencana sebagai Tontonan

BNPB Imbau Masyarakat Tak Jadikan Bencana sebagai Tontonan

Nasional
Jokowi Minta Labuan Bajo Dipersiapkan untuk G20 dan ASEAN Summit

Jokowi Minta Labuan Bajo Dipersiapkan untuk G20 dan ASEAN Summit

Nasional
Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Nasional
ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

Nasional
Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X