Sebut "Jokowi Sinting" di Twitter, Fahri Hamzah Dilaporkan ke Bawaslu

Kompas.com - 30/06/2014, 16:36 WIB
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah, memberi penjelasan kepada wartawan saat rehat rapat Majelis Syuro di DPP PKS, Jakarta, Minggu (12/5/2013). Menurut Fahri, hadir dalam rapat kali ini Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin dan  Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta. Rapat Majelis Syuro PKS membahas strategi pemenangan Pemilu 2014 juga  tak secara khusus membahas kasus impor daging sapi yang menyeret eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.
KOMPAS/ALIF ICHWANKetua DPP Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah, memberi penjelasan kepada wartawan saat rehat rapat Majelis Syuro di DPP PKS, Jakarta, Minggu (12/5/2013). Menurut Fahri, hadir dalam rapat kali ini Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta. Rapat Majelis Syuro PKS membahas strategi pemenangan Pemilu 2014 juga tak secara khusus membahas kasus impor daging sapi yang menyeret eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim advokasi Komite Pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan anggota tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fahri Hamzah, ke Bawaslu. Politikus DPR itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran pemilu melalui akun Twitter pribadinya, @fahrihamzah.

"Pernyataan Fahri yang melecehkan dan merendahkan itu jelas melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden (Pilpres) Pasal 41 ayat 1 huruf C bahwa pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon lain," kata Ketua Komite Advokasi Pemenangan Jokowi-JK, Mixil Mina Munir, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2014).

Dia mengatakan, @fahrihamzah menulis itu pada Kamis (27/6/2014) pukul 10.40. @fahrihamzah menulis, "Jokowi janji 1 Muharam hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!"

Menurut Mixil, anggota Komisi III itu menghina Jokowi "sinting" lantaran akan menjadikan 1 Muharam dalam tahun Islam sebagai Hari Santri Nasional.

Padahal, kata dia, rencana Jokowi itu mendapat respons positif dari kalangan ulama dan santri. Maka dari itu, ucapan Fahri di akun Twitter pribadinya diduga masuk kategori pelanggaran pemilu karena dinilai melecehkan dan merendahkan kaum santri.

Mixil mengatakan, pihaknya meminta politikus PKS itu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada semua santri di Indonesia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Percepat Pembangunan, Mendes PDTT Minta Kepala Desa Lakukan Studi Banding

Percepat Pembangunan, Mendes PDTT Minta Kepala Desa Lakukan Studi Banding

Nasional
Sumpah Pemuda, Sejarah Lahirnya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan...

Sumpah Pemuda, Sejarah Lahirnya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan...

Nasional
UPDATE 28 Oktober: 325.793 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 28 Oktober: 325.793 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Tambah 4.029, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 400.483

UPDATE 28 Oktober: Tambah 4.029, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 400.483

Nasional
Polri Panggil Lagi Pegawai Kejaksaan yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran

Polri Panggil Lagi Pegawai Kejaksaan yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran

Nasional
Wapres Ma'ruf: Indonesia Merupakan Bangsa yang Hormati HAM

Wapres Ma'ruf: Indonesia Merupakan Bangsa yang Hormati HAM

Nasional
Sejak April, Ada 15.000 Mahasiswa Jadi Relawan Mitigasi Covid-19

Sejak April, Ada 15.000 Mahasiswa Jadi Relawan Mitigasi Covid-19

Nasional
Wapres Ma'ruf Ingatkan Elemen Bangsa Berkomitmen Pertahankan Demokrasi

Wapres Ma'ruf Ingatkan Elemen Bangsa Berkomitmen Pertahankan Demokrasi

Nasional
Antisipasi Klaster Libur Panjang, Satgas Covid-19 Minta Daerah Destinasi Wisata untuk Siap Siaga

Antisipasi Klaster Libur Panjang, Satgas Covid-19 Minta Daerah Destinasi Wisata untuk Siap Siaga

Nasional
Jokowi Berterima Kasih kepada Putra Mahkota Abu Dhabi soal Nama Jalan

Jokowi Berterima Kasih kepada Putra Mahkota Abu Dhabi soal Nama Jalan

Nasional
RI Negara Risiko Tinggi, BNPB Minta Masyarakat Tingkatkan Literasi Kebencanaan

RI Negara Risiko Tinggi, BNPB Minta Masyarakat Tingkatkan Literasi Kebencanaan

Nasional
Pengamat: Ibarat Covid-19, Demokrasi kalau Di-rapid Test Hasilnya Reaktif

Pengamat: Ibarat Covid-19, Demokrasi kalau Di-rapid Test Hasilnya Reaktif

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Libatkan Pegiat Lingkungan dalam Proyek Pariwisata di Pulau Rinca

Ketua MPR Minta Pemerintah Libatkan Pegiat Lingkungan dalam Proyek Pariwisata di Pulau Rinca

Nasional
Wapres Sebut Demokrasi di Indonesia Berkembang Baik

Wapres Sebut Demokrasi di Indonesia Berkembang Baik

Nasional
Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X