Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta Tanyakan Sikap Kalla yang Pernah Tolak Pendidikan Gratis

Kompas.com - 29/06/2014, 22:54 WIB
Laksono Hari Wiwoho

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Calon wakil presiden Hatta Rajasa menyinggung sikap calon wakil presiden Jusuf Kalla yang pernah tidak setuju dengan konsep pendidikan gratis. Sindiran itu disampaikan Hatta ketika mengajukan pertanyaannya kepada Kalla dalam acara debat cawapres yang berlangsung di Gedung Bidakara, Jakarta, Minggu (29/6/2014). Debat cawapres kali ini mengangkat tema pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Apa kira-kira pandangan Pak JK terhadap sistem pendidikan kita dan dikaitkan dengan pandangan Pak JK dulu yang kurang sependapat dengan pendidikan gratis. Sekarang ini pendidikan gratis dikembangkan sampai 12 tahun, kami gratiskan pendidikan usia dini sampai ke SMA, apakah dalam konteks ini Pak JK melihat ada keadilan?" kata Hatta.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kalla berdalih bahwa pendidikan gratis merupakan keniscayaan yang otomatis harus dilaksanakan karena sudah disetujui. Mengenai perbedaan pandangan sebelum ini, Kalla mengesampingkannya. "Begitu sepakat, maka kita sepakat," ucap mantan wakil presiden ini.

Kendati demikian, Kalla mengatakan pentingnya subsidi silang antara siswa yang mampu dengan siswa yang kurang mampu. Bagi siswa yang mampu, katanya, bisa dikenakan biaya beberapa kali lipat lebih mahal dari yang  kurang mampu. "Supaya tidak terjadi dua kelas pendidikan, pendidikan gratis dan pendidikan yang mahal walaupun kita setuju sekolah gratis itu tapi realitasnya masyarakat yang mampu, cucunya Pak Hatta sekolah di mana? Ini untuk diketahui bahwa ada hal yang harus kita perbaiki sistem ini sehingga subsidi tidak menimbulkan dua macam sekolah sehingga bisa kita jamin arah pendidikan yang benar," tutur Kalla.

Atas jawaban ini, Hatta seolah belum puas. Dia mengatakan bahwa pendidikan berkeadilan merupakan hak warga negara dan peemrintah wajib memenuhi kebutuhan akan pendidikan dasar. Menurut Hatta, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar warga negara. "Kaya, miskin, tidak tercermin dalam sekolah gratis. Yang kaya akan bayar pajak lebih besar, tapi konstitusi kita mengatur soal pendidikan yang dibiayai negara. Kalau perlu naik hingga perguruan tinggi," kata Hatta.

Lalu, Kalla menjawab tanggapan Hatta tersebut. Dia mengaku setuju dan mendorong adanya kerjasama antara sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dengan sekolah di sekitarnya fasilitasnya kurang. Kerjasama ini, menurut Kalla, merupakan salah satu bentuk subsidi silang. "Harus ada cross subsidi (subsidi silang) antara sekolah mahal dengan gratis sehingga tidak menimbulkan jarak," ujar Kalla. (Icha Rastika)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com