Hatta Koreksi Pernyataan Prabowo: "Potential Loss", Bukan Bocor

Kompas.com - 29/06/2014, 22:12 WIB
Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Hatta Rajasa (kanan) memaparkan visi misinya disaksikan calon Wakil Presiden nomor urut 2, Jusuf Kalla saat debat di Jakarta Selatan, Minggu (29/6/2014). Tema debat cawapres malam ini adalah 'Pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK'. TRIBUNNEWS/HERUDIN HERUDINCalon Wakil Presiden nomor urut 1, Hatta Rajasa (kanan) memaparkan visi misinya disaksikan calon Wakil Presiden nomor urut 2, Jusuf Kalla saat debat di Jakarta Selatan, Minggu (29/6/2014). Tema debat cawapres malam ini adalah 'Pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK'. TRIBUNNEWS/HERUDIN
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
- Calon wakil presiden Hatta Rajasa menjelaskan maksud calpn presidennya, Prabowo Subianto, mengenai potensi kebocoran anggaran sebesar Rp 1.000 triliun setiap tahun. Hatta menegaskan, kebocoran itu bukan berasal dari kas APBN, melainkan  dari sektor lain yang berpotensi menambah pendapatan Indonesia.

"Pak Prabowo capres kami tidak mengatakan kebocoran itu bersumber dari APBN, akan tetapi yang dimaksud potential loss," kata Hatta dalam debat antarcawapres di Gedung Bidakara, Jakarta, Minggu (29/6/2014) malam.

Hatta menyampaikan, yang dimaksud Prabowo adalah hilangnya potensi pendapatan negara. Ia menegaskan, penyebabnya bisa berawal karena Indonesia hanya mampu menjual bahan mentah atau menjual dengan harga rendah sumber daya alam Indonesia, misalnya gas, minyak bumi, dan batu bara tanpa kemampuan untuk melakukan renegosiasi.

Sebelumnya, Kalla meminta Hatta untuk menjelaskan kebocoran yang sering diungkapkan oleh Prabowo. Kalla juga meminta Hatta menjelaskan perannya dalam menutup kebocoran itu selama menjadi menteri di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pemerintahan Pak SBY sudah melakukan perbaikan, jadi tidak betul kalu Rp 1.000 triliun itu berasal dari kebocoran APBN," ucapnya.

Untuk diketahui, debat antarcawapres ini merupakan seri debat keempat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Topik yang diangkat adalah pembangunan SDM dan iptek. Sebelumnya, debat digelar antar pasangan capres dan cawapres, dan dua seri debat lainnya khusus mempertemukan antarcapres.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X