Survei Indo Barometer, Selisih Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta 3,4 Persen

Kompas.com - 29/06/2014, 14:06 WIB
Pengamat politik Indobarometer M Qodari KOMPAS.com/Indra AkuntonoPengamat politik Indobarometer M Qodari
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terakhir Indo Barometer menunjukkan, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih unggul atas lawannya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 tersebut mendapatkan suara sebesar 46,0 persen. Sementara pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta mendapatkan 42,6 persen.

Responden yang belum memutuskan sebesar 11,3 persen, sementara yang merahasiakan pilihan sebesar 1,3 persen. Yang mengaku tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 1,7 persen. Sisanya, 0,2 persen sudah memutuskan untuk tidak memilih.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari memberi tajuk surveinya kali ini "The Final Round: Siapakah Pemenang Pilpres 9 Juli 2014?".

"Siapakah pemenang Pilpres 9 Juli 2014. Jawabannya, saya juga tidak tahu. Semuanya tergantung kerja kedua pasangan ini dalam beberapa hari ke depan," kata Qodari saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Minggu (29/6/2014) siang.

Jokowi-JK, kata dia, akan menang apabila dapat bekerja keras untuk mempertahankan keunggulan suara saat ini. Selain itu, pemilih yang belum menentukan pilihan sebesar 11 persen juga harus terbagi proporsional.

Qodari menambahkan, Prabowo-Hatta akan menang jika terus berhasil menaikkan suara mereka dalam beberapa hari ke depan. Sebaliknya, suara Jokowi-JK juga bisa terus menurun. "Sulit memprediksi siapa yang akan menang," tambahnya.

Survei ini dilakukan pada tanggal 16-22 Juni 2014 di 33 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebesar 1200 orang. Margin of error sebesar kurang lebih 3,0 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X