Jokowi Janji Tetapkan 1 Muharram Jadi Hari Santri Nasional

Kompas.com - 27/06/2014, 22:31 WIB
Capres Joko Widodo saat mengunjungi Pondok Pesantren Babussalam di Desa Banjarejo, Malang, Jawa Timur,  Jumat (27/6/2014).

KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOCapres Joko Widodo saat mengunjungi Pondok Pesantren Babussalam di Desa Banjarejo, Malang, Jawa Timur, Jumat (27/6/2014).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

MALANG, KOMPAS.com - Calon presiden Joko 'Jokowi' Widodo menandatangani komitmen untuk menjadikan setiap tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional. Jika terpilih sebagai presiden, Jokowi menyatakan akan memperjuangkan janjinya itu.

"Satu Muharram menjadi Hari Santri Nasional saya sanggupi. Itu wajib diperjuangkan," ujar Jokowi, di Pondok Pesantren Babussalam, Desa Banjarejo, Malang, Jawa Timur, Jumat, Kamis (27/6/2014).

Ide menjadikan 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional merupakan permintaan santri-santri di Ponpes asuhan Agus Thoriq bin Ziad itu. Permintaan itu dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani Jokowi.

Sekitar 500 orang santri dan ratusan warga yang mengikuti acara tersebut bersorak girang saat Jokowi menandatangani surat perjanjian tersebut. Mereka meneriakkan nama Jokowi berulang-ulang. Penandatanganan juga disaksikan beberapa kiai pondok pesantren tersebut.

Jokowi dijadwalkan melanjutkan safari politik di sejumlah kota di Jawa Timur mulai Jumat ini hingga pada Minggu (29/6/2014). Pertama, Jokowi mengunjungi Banyuwangi, berlanjut ke Jember, Malang dan sejumlah kota lainnya pada Sabtu (28/6/2014) besok.

Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Nasional
Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Nasional
Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Nasional
Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Nasional
Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Nasional
Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Nasional
Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X