Mantan Danpuspom TNI Ralat Ucapannya soal Keterlibatan Prabowo dalam Kasus Penculikan

Kompas.com - 27/06/2014, 18:54 WIB
Mantan Danpuspom ABRI, Mayjen (Purn) Syamsu Djalal Kompas.com/SABRINA ASRILMantan Danpuspom ABRI, Mayjen (Purn) Syamsu Djalal
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal (Purn) Syamsu Djalal mengubah pernyataannya soal keterlibatan mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto soal kasus penculikan aktivis pada 1997/1998. Sebelumnya, Syamsu mengatakan, Prabowo harus dibawa ke Mahkamah Militer. Kini, dia mengatakan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Prabowo tidak terlibat dalam kasus penculikan tersebut.

"Yang melakukan penculikan adalah anggota Tim Mawar yang sudah diajukan ke Mahkamah Militer. Prabowo hanya ambil alih bahwa dialah yang bertanggung jawab," ujar Syamsu dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (27/6/2014).

Syamsu mengatakan, setelah mengeluarkan penyataan soal keterlibatan Prabowo pada 11 Juni lalu, dia langsung bertemu dengan mantan anak buahnya yang menjadi penyidik dalam kasus itu. Hasilnya, Syamsu mengakui  bahwa ternyata Tim Mawar bergerak atas inisiatif sendiri.

"Padahal, perintah dari Asops ABRI, hanya untuk mengamankan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 1998 lalu. Tapi kalau melakukan hal yang lain namanya penyalahgunaan wewenang," kata dia.

Dia tak menjawab spesifik soal alasan Prabowo tidak dibawa ke Mahkamah Militer. Syamsu hanya kembali menegaskan bahwa dari hasil penyelidikan, Prabowo diketahui tidak memerintahkan Tim Mawar melakukan penculikan. Oleh karena itu, Tim Mawar bergerak di luar perintah yang seharusnya dilaksanakan.

"Prabowo sebagai Dankopassus ketika itu merasa bertanggung jawab. Di TNI itu, prajurit tidak ada yang salah, yang salah komandannya, maka dia mengambil alih tanggung jawab itu," papar Syamsu.

Pernyataan Syamsu ini berbeda dari pernyataannya pada 10 Juni lalu dalam wawancara dengan KompasTV. Dalam wawancara itu, Syamsu menilai, Prabowo seharusnya dibawa ke Mahkamah Militer sebagai aktor intelektual dari kasus penculikan aktivis pada 1998. Menurut dia, tidak adil jika hanya para prajurit yang diadili di Mahmil, sementara Prabowo selaku Komandan Jenderal Kopassus ketika itu hanya dibawa ke Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu yang lucu. Kok enggak semuanya? Masa anak buah saja? Kasihan dong anak buah, komandan harus bertanggung jawab. Kalau anak buah di Mahmil, komandannya juga di Mahmil. Kan lucu, anak buahnya masuk Mahmil, otaknya yang melakukan masuk ke DKP," ujar Syamsu.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Nasional
Menkes Targetkan Lebih dari 70 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi Akhir Tahun Ini

Menkes Targetkan Lebih dari 70 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi Akhir Tahun Ini

Nasional
Krisdayanti Blak-blakan soal Gaji Anggota DPR, Politisi PDI-P: Tidak Ada Teguran, Justru Diapresiasi

Krisdayanti Blak-blakan soal Gaji Anggota DPR, Politisi PDI-P: Tidak Ada Teguran, Justru Diapresiasi

Nasional
Hasto Sebut Megawati Akan Berkontemplasi untuk Tentukan Calon Presiden

Hasto Sebut Megawati Akan Berkontemplasi untuk Tentukan Calon Presiden

Nasional
Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Nasional
Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Nasional
PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

Nasional
Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Nasional
Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Nasional
Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Nasional
Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.