Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Tersangka, Bupati Biak Salahkan Pejabat Pendahulunya

Kompas.com - 25/06/2014, 22:06 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Biak Numfor, Papua, Yesaya Sombuk melalui pengacaranya, Pieter Ell, mengaku tidak ikut campur dalam proses perencanaan proyek pembangunan tanggul laut di Biak yang kini disidik KPK. Menurut Pieter, perencanaan proyek tersebut sudah ada sejak sebelum Yesaya menjabat Bupati Biak.

Pieter mengatakan bahwa kliennya baru tiga bulan menjabat Bupati Biak sebelum tertangkap tangan KPK pada 17 Juni 2014. "Proposal itu sebelumnya sudah dibuat, perencanaan itu sudah ada. Sebelum dilantik, perencanaan itu sudah ada," kata Pieter saat mendampingi kliennya diperiksa sebagai tersangka di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Yesaya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji dari pengusaha konstruksi Teddi Renyut. Teddi diduga memberikan uang 100.000 dollar Singapura kepada Yesaya agar perusahaannya menjadi pelaksana proyek tanggul laut di Biak.

Menurut Pieter, Yesaya hanya meneruskan program pembuatan tanggul laut yang sudah ada proposalnya di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. "Kepala Bappeda juga diperiksa. Jadi proposal itu sudah dibuat sebelum Bapak dilantik kan sudah dibuat," ujarnya.

Mengenai hubungan kliennya dengan Teddi, Pieter mengatakan bahwa Yesaya mengenal Teddi pada 2013. Ketika itu, dia dikenalkan seseorang kepada Teddi. Keduanya berkenalan ketika Yesaya mengikuti pemilihan kepala daerah di Biak atau sebelum dia terpilih sebagai Bupati Biak. "Ya, perkenalan dulu di Pilkada Bupati Biak," katanya.

Pieter juga membantah kliennya menerima uang suap dari Teddi. Menurut dia, uang 100.000 dollar Singapura itu tidak berkaitan dengan proyek pembangunan tanggul laut di bawah yang dananya dialokasikan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut. "Itu kan bantuan, itu untuk urusan lain, bukan urusan PDT," ucap Pieter tanpa mengungkapkan lebih jauh bantuan apa yang dimaksudkannya itu.

Kendati demikian, Pieter mengakui bahwa Yesaya pernah berkenalan dengan pejabat di Kementerian PDT. Saat baru terpilih sebagai bupati, Yesaya dan beberapa stafnya berkenalan dengan pejabat di beberapa kementerian, termasuk Kementerian PDT.

"Setelah dilantik kemudian, Bapak (Yesaya) dan beberapa staf datang ke beberapa kementerian memperkenalkan diri bahwa kami ini bupati yang baru dilantik. Itu saja," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com