Kompas.com - 23/06/2014, 20:43 WIB
Calon Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto memberikan jawaban dalam debat capres 2014 putaran ketiga, di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta, Minggu (22/6/2014). Debat capres kali ini mengangkat tema 'Politik Internasional dan Ketahanan Nasional'. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESCalon Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto memberikan jawaban dalam debat capres 2014 putaran ketiga, di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta, Minggu (22/6/2014). Debat capres kali ini mengangkat tema 'Politik Internasional dan Ketahanan Nasional'.
|
EditorFidel Ali Permana


SURABAYA, KOMPAS.com
— Serangan isu hak asasi manusia (HAM) kepada capres Prabowo Subianto dinilai sebagai bentuk kepanikan Timses Jokowi-JK atas terus naiknya elektabilitas Prabowo-JK. Serangan isu HAM juga dinilai upaya Jokowi-JK untuk menarik swing voter.

Menurut pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Ahmad Imam Mawardi, swing voter adalah kelas menengah teredukasi. Mereka justru memiliki cara pandang kritis terhadap isu tersebut.

"Justru yang terjadi adalah blessing in disguise (dukungan yang tersembunyi) bagi Prabowo. Posisi Prabowo semakin aman. Kini tinggal bagaimana tim sukses Prabowo-Hatta menanggapi isu ini. Saya melihat, mereka tidak emosional dalam menanggapi isu ini," katanya, Senin (23/6/2014).

Kata dia, isu pelanggaran HAM oleh Prabowo saat ini benar-benar menjadi komoditas politik lawan Prabowo. Publik bisa melihat bahwa isu tersebut hanya mengandung motif politik, bukan motif membuka pelanggaran HAM.

"Kalau demi HAM, kenapa tidak dibuka dari dulu, saat Prabowo digandeng Megawati pada Pemilu 2009?" ujarnya.

Sebelumnya, elektabilitas Prabowo terus naik menjelang pelaksanaan Pilpres 9 Juli, meski elektabilitasnya itu masih di bawah elektabilitas Jokowi. Hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI), elektabilitas Prabowo sebesar 38,7 persen per Juni 2014, sedangkan elektabilitas Jokowi sebesar 45 persen.

Survei pertama pada September 2013, elektabilitas Jokowi saat itu 50,3 persen, sementara Prabowo hanya 11,1 persen. Kemudian, pada Maret 2014, elektabilitas Jokowi menurun menjadi 46,3 persen, sementara elektabilitas Prabowo 22,1 persen. Survei pada awal Mei 2014 ditambah wakil presiden, Jokowi 35,42 persen dan Prabowo 22,75 persen.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Nasional
Menkes: Biarkan Virus Menular, yang Penting Pasien Covid-19 Tak Melebihi Kapasitas Rumah Sakit

Menkes: Biarkan Virus Menular, yang Penting Pasien Covid-19 Tak Melebihi Kapasitas Rumah Sakit

Nasional
KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X