Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei ISI: Akui Kelebihan Jokowi, Elektabilitas Prabowo Terdongkrak

Kompas.com - 23/06/2014, 16:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Survei yang dilakukan Institut Survei Indonesia (ISI), elektabilitas calon presiden Prabowo Subianto mampu mencapai Jokowi dengan angka 51,18 persen. Sementara Jokowi mendapat 48,82 persen. Apa yang menyebabkan suara Prabowo meningkat?

Direktur Institut Survei Indonesia (ISI), Haris Baginda mengungkapkan elektabilitas Prabowo mulai terlihat meningkat lantaran penampilan Prabowo dalam debat kandidat. Di dalam rentang survei yang dilakukan ISI pada 15-21 Juni, ada dua debat kandidat yang dilakukan.

"Harusnya dilihat Prabowo selalu mengakui kebenaran, kelebihan, dan kebaikan Jokowi-JK sekali pun tim suksesnya melawan itu," ujar Haris dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (23/6/2014).

Menurut Haris, hal itu mengubah persepsi responden yang digunakannya dalam survei. Sementara Jokowi-JK, katanya, tidak pernah mau mengakui kelebihan lawannya.

Tak hanya itu, Jokowi-JK, kata Haris, tampilan kesederhanaan Jokowi juga mulai berbalik menyerang gubernur DKI Jakarta non-aktif itu. Hal ini menyusul terungkapnya ke publik foto-foto Jokowi menggunakan mobil Toyota Fortuner dan pesawat jet sewaan. Padahal, ujar Haris, Jokowi pernah tampil ke publik menggunakan bajaj dan pesawat ekonomi.

"Pencitraan ini akhirnya terbongkar dan menurunkan elektabilitas Jokowi," ucapnya.

Di dalam survei ISI yang dilakukan pada 15-21 Juni 2014 itu, tingkat elektabilitas Prabowo mencapai angka 51,18 persen sementara Jokowi 48,82 persen. Di dalam survei ISI, Prabowo sebenarnya sudah bisa menyalip Jokowi sejak survei kedua dilakukan yakni pada 1-7 Juni 2014. Saat itu, Prabowo mendapat elektabilitas 50,25 persen dan Jokowi 49,75 persen.

Namun, pada survei pertama yang dilakukan ISI tanggal 18-24 Mei 2014, tingkat elektabilitas Jokowi masih unggul dari Prabowo yakni dengan elektabilitas 52,73 persen, dan Prabowo 47,27 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com