Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Capres Kok Enggak Paham Letak Geografis"

Kompas.com - 23/06/2014, 02:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Timses pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Ahmad Yani, mengkritisi pemahaman calon presiden Joko Widodo terkait batas letak geografis Indonesia. Dia berpendapat Jokowi kurang memahami persoalan di wilayah perbatasan yang rawan menjadi persoalan Indonesia dengan negara lain.

"Ya itu tadi, mana ada seorang capres peta bumi saja tidak tahu," kata Yani usai menghadiri debat ketiga antarkandidat peserta Pemilu Presiden 2014, di Jakarta, Minggu (22/6/2014). Dia mengaku tak habis pikir dengan pernyataan Jokowi soal konflik Laut China Selatan.

"Mana ada capres yang tata letak geografis saja tidak tahu (dan bilang) saya tidak mau ikut campur ah. (Ibaratnya) negara kita mau dicaplok, saya tidak mau ikut campur," kecam Yani.

Untuk mengetahui sejauh mana konflik di Laut China Selatan dapat berdampak terhadap Indonesia, Yani berencana meminta Komisi I DPR untuk memanggil Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk memaparkan kondisi perbatasan Indonesia dengan Laut China Selatan.

"Biarkan kawan-kawan Komisi I panggil Panglima TNI untuk menjelaskan bagaimana daya tahan kita kalau ada musuh di Laut Tiongkok itu," ujar Yani, sembari menyebut Laut China Selatan dengan Laut Tiongkok Selatan seperti yang dipakai Jokowi.

Dalam jawabannya atas pertanyaan yang dilontarkan Prabowo, Jokowi menyatakan tidak ingin ikut campur menangani konflik Laut China Selatan. Jika terpilih sebagai presiden, Jokowi ingin Indonesia tidak terseret dalam pusaran masalah internasional bila tak bisa memberikan solusi yang jelas.

Jokowi pun menyatakan Indonesia tidak terlibat dalam ketegangan antarnegara-negara di ASEAN di Laut China Selatan. Karenanya, kata Jokowi, bila tak punya solusi yang jelas maupun diplomasi yang bermanfaat maka sebaiknya Indonesia tidak masuk terlalu dalam pada permasalahan tersebut.

"Ini urusan negara lain dan negara lain. Tapi kalau kita berperan juga lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya solusi yang benar, proses diplomasi yang kita lakukan tidak bermanfaat, untuk apa kita lakukan?" jawab Jokowi soal konflik di perairan tersebut.

Prabowo sempat memperdalam pertanyaannya dengan memberikan informasi tambahan bahwa wilayah Indonesia turut diklaim oleh negara lain dalam konflik itu. Namun, Jokowi kembali menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu ikut campur terlalu dalam pada masalah itu. "Setahu saya, dalam konflik Tiongkok itu, kita sama sekali tidak punya konflik," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com