Jokowi-JK Ingin Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit TNI

Kompas.com - 21/06/2014, 16:32 WIB
Ilustrasi: Anggota TNI Angkatan Darat menyiapkan helikopter Bell 205 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (3/10/2012). Persiapan ini dalam rangka pameran alutsista menyambut HUT TNI ke-67 yang berlangsung 6-8 Oktober 2012.  KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOIlustrasi: Anggota TNI Angkatan Darat menyiapkan helikopter Bell 205 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (3/10/2012). Persiapan ini dalam rangka pameran alutsista menyambut HUT TNI ke-67 yang berlangsung 6-8 Oktober 2012.
|
EditorI Made Asdhiana
JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla bertekad meningkatkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kesejahteraan personel TNI. Tekad tersebut menjadi fokus utama di bidang ketahanan nasional yang akan dijadikan topik debat capres selanjutnya.

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK pada Pemilu Presiden 2014, Ferry Mursyidan Baldan menjelaskan, ketahanan nasional itu menyangkut upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan berbagai tantangannya. Atas dasar pemikiran itu, peningkatan alutsista dan kesejahteraan personel TNI dianggap menjadi hal yang paling penting untuk dipenuhi.

"Menjaga batas negara secara fisik, dengan konteks sebagai sebuah negara maka membutuhkan alutsista," kata Ferry, di Jakarta, Sabtu (21/6/2014).

Ferry melanjutkan, setelah alutsista diperkuat, maka konsentrasi personel TNI dapat dibagi berdasarkan wilayahnya. Misalnya, kata dia, TNI Angkatan Darat dapat fokus di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Sementara Angkatan Udara dan Angkatan Laut dilibatkan untuk membantu mengawasi wilayah lain yang lebih luas. "Peningkatan alutsista bukan untuk kemauan perang, tapi agar disegani negara lain. Modernisasi alutsista harus dilakukan meskipun berbiaya besar," ujarnya.

Sementara untuk peningkatan kesejahteraan personel TNI, Ferry menyatakan hal itu perlu dilakukan untuk menggenjot semangat prajurit yang ditugaskan menjaga tapal batas wilayah NKRI. Setidaknya, para prajurit akan merasa tenang bertugas meski harus meninggalkan keluarganya untuk jangka waktu yang cukup lama.

"Anggota TNI yang ditugaskan di tapal batas jangan sampai merasa dibuang, jangan sampai mengkhawatirkan keluarganya. Basic needs, kenaikan gaji, pendidikan dan jaminan fasilitas," pungkasnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering 'Nyelonong' Masuk ke Wilayah RI

DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering "Nyelonong" Masuk ke Wilayah RI

Nasional
Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik 'Rem Darurat' Menangani Penyebaran Omicron

Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik "Rem Darurat" Menangani Penyebaran Omicron

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta 'Upah' 3 Persen

Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta "Upah" 3 Persen

Nasional
Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

Nasional
Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

Nasional
Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Nasional
Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Nasional
Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Nasional
Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Nasional
Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Nasional
KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Nasional
Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.