Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Ingin Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit TNI

Kompas.com - 21/06/2014, 16:32 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla bertekad meningkatkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kesejahteraan personel TNI. Tekad tersebut menjadi fokus utama di bidang ketahanan nasional yang akan dijadikan topik debat capres selanjutnya.

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK pada Pemilu Presiden 2014, Ferry Mursyidan Baldan menjelaskan, ketahanan nasional itu menyangkut upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan berbagai tantangannya. Atas dasar pemikiran itu, peningkatan alutsista dan kesejahteraan personel TNI dianggap menjadi hal yang paling penting untuk dipenuhi.

"Menjaga batas negara secara fisik, dengan konteks sebagai sebuah negara maka membutuhkan alutsista," kata Ferry, di Jakarta, Sabtu (21/6/2014).

Ferry melanjutkan, setelah alutsista diperkuat, maka konsentrasi personel TNI dapat dibagi berdasarkan wilayahnya. Misalnya, kata dia, TNI Angkatan Darat dapat fokus di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Sementara Angkatan Udara dan Angkatan Laut dilibatkan untuk membantu mengawasi wilayah lain yang lebih luas. "Peningkatan alutsista bukan untuk kemauan perang, tapi agar disegani negara lain. Modernisasi alutsista harus dilakukan meskipun berbiaya besar," ujarnya.

Sementara untuk peningkatan kesejahteraan personel TNI, Ferry menyatakan hal itu perlu dilakukan untuk menggenjot semangat prajurit yang ditugaskan menjaga tapal batas wilayah NKRI. Setidaknya, para prajurit akan merasa tenang bertugas meski harus meninggalkan keluarganya untuk jangka waktu yang cukup lama.

"Anggota TNI yang ditugaskan di tapal batas jangan sampai merasa dibuang, jangan sampai mengkhawatirkan keluarganya. Basic needs, kenaikan gaji, pendidikan dan jaminan fasilitas," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com